Depok.suara.com, Terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum lapor pajak sehingga ditunggu oleh KPK hingga akhir Maret mendatang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara.
Dalam sebuah unggahan di akun instagramnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah sebuah potongan berita salah satu media online nasional dan menuliskan sebuah caption yang menyanggah soal berita tersebut.
"13 ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta - KPK tunggu hingga akhir Maret. Itu judul berita Provokatif dan Reaksi netizen riuh rendah penuh marah - memberikan kesan pegawai Kemenkeu tidak patuh lapor harta, " tulis Menkeu seperti dilansir laman instagram @smindrawati.
"ITU TIDAK BENAR.., " sambungnya.
Lebih lanjut Menkeu menuliskan bahwa kewajiban LHKPN diatur dalam UU 30/2002 sttd UU 19/2019 , bagi Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Di lingkungan Kemenkeu, tidak semua pegawai diwajibkan lapor LHKPN, namun hanya pegawai dan pejabat yang sudah ditetapkan dalam KMK 83/2021 mengenai Daftar Wajib Lapor (WL) di Lingkungan Kemenkeu adalah 33.370 (2021) dan 32.191 (2022)," tulisnya.
Wajib Lapor tersebut, lanjut Menkeu meliputi, JPT Madya (Eselon-1) dan Pratama (Eselon-2) dan Stafsus, Para pejabat pengadaan dan bendahara, Pemeriksa Bea Cukai, AR, Penilai pajak, Pemeriksa pajak, Pelelang, Widyaiswara, Hakim pengadilan pajak, dan Pejabat esleon III dan IV serta pelaksana di unit tertentu.
"Pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN tetap melapor harta dan SPT melalui Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha) yaitu aplikasi pelaporan di internal Kemenkeu," terangnya.
Menkeu menuturkan, Tahun 2021 pelaporan LHKPN melalui e-lhkpn diintegrasi dengan Alpha, sehingga para wajib lapor LHKPN cukup melaporkan 1 kali.
Baca Juga: Mobil Dinas Plat Merah Tabrak Pemotor dan Kabur di Klaten, Kini Diburu Polisi
Tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kemenkeu mencapai 100% (2017-2021). Tahun 2021hanya 1 orang tidak melengkapi dokumen.
"Untuk Pelaporan 2022, proses masih berjalan sampai 31 Maret 2023. Status hingga 23 Februari 2022; 18.306 pegawai (56,87%) sudah lapor dan 13.885 (43,13%) belum lapor. Kemenkeu mewajibkan pegawai melapor LHKPN, Alpha dan SPT lebih awal yaitu sebelum tanggal 28 Februari 2023," katanya.
"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kepatuhan pelaporan pegawai Kemenkeu harus mencapai 100%," sambungnya.
Diakhir unggahannya, Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa Ayooo, Awasi, laporkan dan proses hukum mereka yang korupsi dan nyeleweng. Kita bersihkan yang kotor, Dukung dan hargai mereka yang kerja baik, benar dan bersih.
"Jaga dan awasi bersama Kemenkeu.Jangan lelah dan kalah mencintai Indonesia," tandasnya.
