Tercela Gegara Tak Becus Tangani Kasus Sambo, Ini Hukuman buat Ipda Daiva Gunawan

Mabes Polri kembali menjatuhi hukuman kepada anggotanya yang dianggap melanggar kode etik saat menangani kasus Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan berencana kepada Brigadir J alias Briga Nofryansah Yosua Hutabarat. Kali ini, anggota diduga 'Geng Ferdy Sambo' yang dijatuhi hukuman etik adalah Ipda Arsyad Daiva Gunawan, Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. 

Mengutip Suara.com, Ipda Arsyad dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama tiga tahun akibat tidak becus menangani kasus Ferdy Sambo. Selain sanksi demosi, Ipda Arsyad juga wajib menjalani bimbingan mental hingga keagamaan. 

Sanksi itu diungkap oleh Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Nurul Azizah. Pemberian sanksi itu kata dia berdasarkan hasil lanjutan sidang KKEP yang digelar, Senin (26/9/2022) kemarin. 

"Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun semenjak dimutasi ke Yanma Polri. Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan tidak banding," kata Nurul kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Selain itu, Arsyad juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan pihak lain yang dirugikan akibat perbuatannya. Kemudian yang bersangkutan juga diharuskan mengikuti pembinaan mental hingga keagamaan selama satu bulan.

"Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan," tutur Nurul. 

Lima Anggota Dipecat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyebut sebanyak 97 anggotanya telah diperiksa Inspektorat Pengawasan Khusus atau Itsus terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo selaku tersangka utama. Dari hasil pemeriksaan, 35 di antaranya diduga telah melakukan pelanggaran etik.

"Kami telah memeriksa 97 personel, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi," kata Listyo saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022) lalu. 

Dari 35 anggota yang diduga melanggar etik, 18 di antaranya ditahan di tempat khusus atau Patsus. Sampai pada akhirnya, penyidik tim khusus bentukan Kapolri menetapkan tujuh anggota sebagai tersangka obstruction of justice. 

Ketujuh anggota tersebut, yakni: Ferdy Sambo, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Pol Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuk Putranto, mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Baiquni Wibowo, dan mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Sejauh ini dari ketujuh tersangka, empat di antaranya telah dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PDTH alias dipecat. Mereka, yakni Ferdy Sambo, Chuk Putranto, Baiquni, dan Agus.

Ferdy Sambo dipecat lantaran terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Di sisi lain, dia juga melakukan pelanggaran terkait upaya menghalang-halangi pengungkapan kasusnya atau obstruction of justice. 

Sedangkan, Chuk Putranto dan Baiquni Wibowo dijatuhkan sanksi PTDH lantaran turut membantu Ferdy Sambo dalam menutupi kejahatannya. Salah satunya, yakni merusak CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan Brigadir J. 

Sementara Agus melakukan tiga pelanggaran hingga akhirnya dijatuhkan sanksi PTDH. Ketiga pelanggaran tersebut meliputi; merusak CCTV, tidak profesional saat olah TKP, dan terlibat permufakatan untuk menutupi kejahatan Ferdy Sambo.