Suara.com - Penolakan terhadap Undang-Undang Pilkada, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat dini hari (26/9/2014), tidak hanya datang dari aktivis dan politikus, tetapi juga dari para artis.
Jika para politikus ramai berdebat di media-media masa dan berteriak di jalalanan, para artis banyak memilih media sosial untuk menyuarakan kekecewaanya pada undang-undang tersebut.
Tetapi bukan karena di media sosial, cara yang diambil tidak tergolong "berani". Lihat saja Indra Bekti. Presenter dan aktor 36 tahun itu dalam akun Twitter-nya berani mencopot sebuah foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari dinding rumahnya.
"Maaf Pak @SBYudhoyono tadinya bangga foto ini di dinding ,tapi saya turunin karena saya malu #whereareyoumrPresident," tulis Indra dalam akun Twitter-nya.
Dalam foto itu tampak Indra berdiri berdampingan bersama SBY dan Ani Yudhoyono.
Maaf Pak @SBYudhoyono tadinya bangga foto ini di dinding ,tapi saya turunin karena saya malu #whereareyoumrPresident pic.twitter.com/ar62434gL1
— INDRA BEKTI (@indrabektiasli) September 26, 2014
Lain Indra, lain pula Abdee Negara. Bersama seniman Nia Dinata, Joko Anwar, Jajang C Noer, Olga Lydia, Dennis Agiswara, dan Oppie Andaresta, gitaris Slank itu membuat lagu "Where Are You Mr President".
Lagu dan video klip yang bertajuk "Abdee Negara & Friends 'Where Are You Mr. President? #shameonyouSBY" mereka unggah ke YouTube pada 27 September. Lirik lagu itu antara lain berbunyi, "rakyat butuh pemimpin, selamatkan demokrasi".
Jika Indra dan Abdee dkk memilih sosial media, penyanyi Glenn Fredly justru berkampanye mengajak pengguna Twitter untuk turun ke jalan pada Minggu (28/9/2014) pagi, untuk menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Yuk besok pagi Jakarta >> pic.twitter.com/yYvhBYoXTU
— Glenn fredly (@GlennFredly) September 27, 2014
Adapun UU Pilkada berhasil lolos di DPR setelah Partai Demokrat, yang dipimpin oleh SBY, memilih walk out di tengah sidang paripurna.
Hengkangnya mayoritas anggota fraksi Demokrat memuluskan upaya Koalisi Merah Putih untuk mengesahkan UU Pilkada, yang pada akhir sidang diputuskan melalui mekanisme voting.
Keputusan Demokrat untuk walk out dituding oleh masyarakat sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi dan pembohongan terhadap publik, karena dalam beberapa kesempatan SBY sebagai Ketua Umum Demokrat menegaskan akan mendukung pemilihan kepada daerah secara langsung.
