Suara.com - Sandra Dewi masih yakin Harvey Moeis tidak melakukan korupsi di lingkungan IUP PT Timah seperti yang saat ini dituduhkan. Sebagai perwakilan salah satu smelter swasta, Sandra meyakini Harvey cuma mengikuti aturan main dari PT Timah.
"Setelah saya mencari tahu, BUMN alias PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama, untuk kepentingan negara. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh," ujar Sandra Dewi usai jadi saksi di sidang Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Oleh karenanya, tidak mungkin menurut Sandra Dewi kalau orang-orang PT Timah mengajak smelter swasta untuk mengerjakan sesuatu yang merugikan negara.
"Saya yakin, PT Timah mengajak swasta bekerja sama, termasuk suami saya ini, untuk kepentingan negara," kata Sandra Dewi.
Selebihnya, Sandra Dewi tidak mau berbicara soal kasus Harvey Moeis lagi. Ia malah membahas dampak menghilangnya smelter-smelter swasta dari Bangka Belitung usai kasus korupsi di PT Timah terungkap.
"Nenek moyang kami ini penambang timah, sedangkan sekarang banyak sekali yang kehilangan mata pencaharian karena swasta-swasta ini sebenarnya orang-orang yang membantu perekonomian di sana," jelas Sandra Dewi.
"Bangka Belitung sekarang jadi mencekam. Banyak pencurian, perampokan, dan begal di mana-mana," lanjut sang artis.

Kejaksaan Agung RI pertama mengumumkan keterlibatan Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah pada akhir Maret 2024.
Selain memfasilitasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah, Harvey Moeis juga berperan mencari rekanan dalam urusan penyewaan alat peleburan timah di kegiatan pertambangan ilegal, dan mengumpulkan jatah keuntungan dari masing-masing rekanan untuk kemudian diserahkan ke PT Timah.
Terlepas klaim Sandra Dewi soal Harvey Moeis yang tidak bersalah, data dalam dakwaan menunjukkan bahwa sang pengusaha jadi salah satu orang yang ikut membuat negara merugi sampai Rp420 miliar.