Anggaran Acara Glamping Kepala Daerah Tembus Rp11 Miliar, Joko Anwar: Gila Gila Gila!

Suara.com - Pengeluaran besar-besaran digunakan untuk kepala daerah jadi hal irono di saat efisiensi anggaran dicanangkan pemerintah. 

Melalui berkas yang dibagikan jurnalis dan aktivis Dandhy Laksano di X, terkuak bila acara Gampling untuk kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan walikota memakan banyak uang. Acara tersebut digelar selama delapan hari di Magelang.

"Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang," tulis Dandhy bersama unggahannya, dikutip Suara.com pada Kamis (13/2/2025).

Untuk akomodasi dan konsumsi setiap orang saja, pemerintah rela mengeluarkan uang jutaan rupiah. Nominalnya sebesar Rp2,75 juta per hari.

"Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari," sambung Dandhy.

Perlu dipahami kembali bila dana tersebut diperuntukkan per orang dalam satu hari. Selama delapan hari, 503 kepala daerah tersebut akan dibiayai uang negara sebanyak Rp11 miliar.

"PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar," terang Dandhy Laksono.

Cuitan dari Dandhy ini menarik perhatian dari banyak orang. Beberapa warganet turut berkomentar.

"Plis pak presiden @prabowo @Gerindra tolong ditinjau kembali giat tentara-tentaraan macam gini pakai uang rakyat di tengah-tengah koar efisiensi," ujar seorang warganet.

"Konsisten banget ya buat rakyat dan pegawai kelas tengah kroco-kroco ga boleh ada perjadin wkwkw giliran buat yang atas, Rp11M digarap," tambah yang lain.

"Jdi honorerhonorer yang gajinya ga seberapa dipecat buat bayarin Glamping pejabat," warganet berkomentar.

Selain warganet, figur publik sinema tanah air, Joko Anwar turut berkomentar dalam cuitannya. Joko Anwar tampaknya sudah dibuat lelah sekaligus terkejut dengan gebrakan-gebrakan dari pemerintah.

"Gila gila gila," tulis Joko Anwar dalam cuitannya.

Joko Anwar sendiri dikenal sebagai sutradara Indonesia yang berfokus pada garapan-garapan bergenre horor. Sisi lain, Joko Anwar cukup aktif mengutarakan pendapat perihal kebijakan pemerintah yang hanya menimbulkan kesenjangan dan ketikadilan bagi rakyat.