Melanie Subono Tertawakan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia yang Dicabut Gegara Disertasi Terbukti Curang

Suara.com - Penulis sekaligus presenter Melanie Subono menertawakan kabar terkait disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai curang.

Melalui akun Instagram-nya pada Jumat (28/2/2025), cucu dari mantan Presiden BJ Habibie itu mengunggah ilustrasi dengan latar foto Bahlil Lahadalia.

Pada ilustrasi tersebut tertulis "Disertasi Bahlil di UI Terbukti Curang". Mengetahui hal itu, Melanie Subono tertawa terbahak-bahak di caption.

"Ahahahaha, kata si @rakyattiri. Komen pake 1 emoticon aja cuss buruan di kolom komen," tulis Melanie Subono. Ia menambahkan tagar 'Indonesia darurat pejabat waras'.

Warganet di kolom komentar pun turut menertawakan kabar terbaru mengenai sang menteri itu.

"Sudah ditahu dia culas, masih aja dikasih jabatan," sindir seorang warganet.

"Manusia macam begini kalau masih terus dipertahankan, sungguh memalukan sekali, benar-bener Kabinet Badut," ejek warganet yang lain.

"Setelah gas melon, gelar profesor bermasalah. Ntah besok apalagi yang membuat menteri ini viral. Viral bukan karena prestasi bagus, tapi sebaliknya dan hebatnya masih tetap jadi menteri," ujar warganet yang lainnya.

Kabar ini bermula dari dicabutnya gelar Doktor oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Sebelumnya, gelar tersebut telah disandang oleh Bahlil usai sidang disertasi pada Rabu, 16 Februari 2025.

Dewan Guru Besar UI menilai disertasi Bahlil terbukti curang, sehingga sang menteri harus mengulang. Berikut beberapa poin alasan pencabutan gelar Doktor:

1. Tidak jujur secara akademik. Data pada disertasi Bahlil dinilai dicantumkan tanpa izin narasumber serta kurangnya transparansi sumber data.
2. Pelanggaran standar akademik. Bahlil mendapatkan gelar tersebut relatif singkat, yakni 1,5 tahun. Padahal, idealnya jenjang S3 membutuhkan waktu tiga tahun.
3. Perlakuan istimewa selama proses akademik yang dibuktikan dengan perubahan mendadak pada susunan penguji.
4. Diduga ada unsur kepentingan antara promotor dan kopromotor dalam kebijakan yang dikelola oleh Bahlil.