REGIONAL:
Suara.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) saat ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Salah satu pemicunya terkait pasal-pasal yang akan direvisi, dengan dalih untuk memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non militer.
Pasal yang dimaksud adalah Pasal 3 menyangkut kedudukan TNI dalam struktur negara, serta Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga non militer.
Ditambah lagi, rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR dan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta untuk membahas revisi UU TNI pada 14 dan 15 Maret lalu digelar tertutup.
Protes langsung datang dari koalisi masyarakat sipil, yang menganggap proses revisi UU TNI kurang transparan dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
Pasal-pasal yang jadi materi revisi UU TNI juga diyakini dapat membawa kemunduran dalam profesionalisme TNI dan reformasi sektor keamanan.
Namun di tengah kritik masyarakat, masih ada juga yang memberikan pembelaan atas rencana pengampu kebijakan merevisi ketentuan dalam UU TNI.
Salah satunya seperti komika Zarry Hendrik, yang lewat sebuah tulisan di X mengkritik pola pikir Fedi Nuril tentang kekhawatirannya soal potensi penerapan gaya otoriter di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Rasa takut saya akan kembali ke zaman Orba tidak dibuat-buat. Akademisi mengkritik Prabowo tentang kabinet besar dibalas ndasmu. Sekarang yang mengkritik revisi UU TNI, oleh KSAD dibilang otak kampungan," tulis Fedi Nuril di X, Sabtu (14/3/2025).
"Zaman sudah berubah, waktu terus berjalan dan negara sedang bergerak maju. Mas ini, terpaku memeluk ketakutan yang mengada-ada," sahut Zarry Hendrik, tak lama setelah Fedi Nuril mengutarakan pendapatnya.
Oleh Fedi Nuril, respons Zarry Hendrik atas keresahannya dibalas pertanyaan tajam. Sang aktor meminta contoh nyata perubahan yang dimaksud.
"Apa yang berubah, dan negara bergerak maju ke mana?" tanya Fedi Nuril ke Zarry Hendrik.
Dari contoh di lapangan, Fedi Nuril melihat pemerintah masih tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat sendiri.
Menggelar rapat di salah satu hotel mewah di Jakarta secara tertutup tentu bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai kementerian.
"Rapat digelar tertutup di hotel dan sampai malam. Katanya efisiensi?" kata Fedi Nuril.
TERPOPULER
