REGIONAL:
Penentuan kriteria yang dimaksud adalah harus sesuai dengan permintaan lembaga terkait serta masih berkaitan dengan aspek pertahanan.
Sedangkan untuk perpanjangan usia pensiun, Fraksi Pratai Demokrat meminta kriteria yang benar-benar jelas seperti keahlian yang sulit tergantikan.
Perpanjangan usia pensiun juga diharapkan tidak menghambat tentara muda dan tingkat menengah untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi.
Kesimpulannya, Fraksi Pratai Demokrat memahami pentingnya memperbarui RUU TNI.
Hanya saja Fraksi Pratai Demokrat berharap revisi RUU TNI masih sejalan dengan demokrasi dan semangat reformasi.
"Dengan demikian, berdasarkan poin dan catatan di atas, Fraksi Pratai Demokrat dapat menyetujui RUU TNI untuk menjadi Undang-undang dan disahkan di tingkat selanjutnya," tutup Rizki Natakusumah.
Menanggapi keberpihakan Rizki dan Partai Demokrat terhadap RUU TNI, warganet kembali menuliskan protes.
"Ntar kalo terjadi hal-hal paling buruk sama sipil di masa depan? Siap bertanggung jawab dunia akhirat?" tanya akun @dara_nat***.
"Lah berarti setuju tuh adanya penambahan di instansi/kementerian bagi prajurit aktif. Tapi urgensinya apa?" sahut akun @addictu***.
"Orang yang mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, tidak akan pernah memiliki harga diri di hadapan dunia," kata akun @incu_batman***.
Penolakan terhadap RUU TNI belakangan ini ramai disuarakan warganet maupun figur publik di media sosial.
Salah satunya komika Bintang Emon yang mengajak followers-nya untuk menolak Revisi UU TNI.
"Terus perjuangkan sebelum digital dibatasi dan senapan menghiasi," tulis Bintang pada 16 Maret 2025.
Postingan Bintang disertai lagu Sukatani yang berjudul "Gelap Gempita" dan alasannya menolak RUU TNI.
"RUU TNI adalah sebuah kemunduran dari apa yang sudah dibangun," terang Bintang Emon.
TERPOPULER
