REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendadak menyentil Bupati Indramayu Lucky Hakim yang saat ini tengah berlibur ke Negeri Sakura, alias Jepang, bersama keluarga.
Melalui sebuah postingan di TikTok, Dedi Mulyadi mengunggah beberapa kompilasi foto ketika Lucky Hakim berada di Jepang. Sementara di caption-nya, ia mengingatkan anak buahnya yang ingin liburan sebaiknya izin terlebih dulu.
"Selamat berlibur Pak Lucky Hakim, nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu yah," sentil Dedi Mulyadi pada Minggu (6/4/2025).
Dalam kontennya itu, terlihat Lucky Hakim mengenakan pakaian tradisional Jepang sedang turun dari mobil.
Ada pula foto Lucky Hakim bersama keluarga menghabiskan waktu di Disneyland Tokyo. Hal ini terlihat dari background replika Hogwarts di foto mereka.
Postingan Dedi Mulyadi tersebut seketika mendapat ribuan respons dari warganet. Beberapa warganet pro terhadap Lucky Hakim, tetapi ada pula yang ikut-ikutan menegur sang bupati.
"Teguran halus dari Gubernur. Bupati yang pergi ke luar negeri harus izin Gubernur. Gubernur kalo mau ke luar negeri harus izin presiden. Kecuali bukan pejabat negara, ya bebas tidak perlu izin," ujar seorang warganet.
"Walaupun cuma koordinasi, Gubernur memang perlu tau kalo dibawahnya ada yang cuti jauh. Jadi bisa jaga-jaga kalo ada apa-apa darurat bisa siap siaga, tanpa harus ganggu liburannya si pejabat," kata warganet yang lain.
"Akan lebih baik disampaikan via japri saja pak. Saya yakin bapak japri yang bersangkutan pasti dibaca dan dibalas sama beliau. Tidak perlu diumbar ke publik seperti ini," tegur warganet lainnya ke Dedi Mulyadi.
Ketika dikonfirmasi wartawan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Lucky Hakim memang tidak meminta izin kepada dirinya.
"Enggak ada (minta izin). Enggak ada, WA (WhatsApp) juga enggak ada," kata sang Gubernur.
Apakah pejabat harus izin dahulu bila ke luar negeri?
Ya, pejabat, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), kepala daerah, dan wakil kepala daerah, harus mendapatkan izin untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, termasuk jika perjalanan tersebut bersifat bukan tugas resmi seperti liburan.
Paling lambat permohonan tersebut diajukan satu Minggu sebelum keberangkatan.
Pejabat yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi pemberhentian sementara.
TERPOPULER
