REGIONAL:
Suara.com - Selain Psikolog Lita Gading, tokoh masyarakat lain yang bersuara menanggapi kontroversi Bupati Indramayu Lucky Hakim adalah tokoh nelayan pantura, Ono Surono.
Lewat akun TikTok pribadinya, Ono Surono mengungkap jika seorang pejabat daerah seperti Lucky Hakim tidak sepatutnya berpergian ke luar negara tanpa izin resmi.
"Kalau mau pergi-pergi harus izin, apalagi kalau ke luar negeri. Seorang pejabat apabila pergi ke luar negeri harus izin walaupun tidak terkait dengan dinas, urusan keluarga, dan tidak dibiayai oleh APBD," ujar Ono Surono.
Ono Surono pun mengungkap potensi sanksi yang akan menerpa Lucky Hakim sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
"Sudah banyak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan," sambung Ono Surono.
Menurut Ono Surono, salah satu potensi sanksi yang akan diterima Lucky Hakim adalah pemberhentian sementara dari jabatan Bupati selama 3 bulan.
"Kalau memang Lucky Hakim diberhentikan secara sementara, maka secara otomatis Wakil Bupati akan menggantikannya selama 3 bulan. Menurut saya, tidak ada masalah," ucap Ono Surono.
Oleh karena itu, Ono Surono mengajak masyarakat untuk menghormati keputusan yang diambil Mendagri dan Gubernur Jawa Barat atas tindakan indisipliner Lucky Hakim.
"Jadi, menurut saya ini harus dihormati," pungkas Ono Surono.
Cuplikan unggahan video komentar Ono Surono soal kontroversi Lucky Hakim liburan ke Jepang tanpa izin atasan ini mendapat atensi sebanyak 119 ribu jumlah tayangan.
"Semoga rakyat Indramayu dapat menghormati proses yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah Bupati Indramayu yang berwisata ke Jepang," tulis akun @ono_surono, dikutip pada Selasa (8/4/2025).
Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam.
"Betul sekali mang Ono, kita harus menghormati dan menaati aturan," tulis seorang netizen.
"Lah terus retreat ngapain aja? Gak ada pembekalan peraturan UU Pemerintahan Daerah?" ucap netizen lain.
"Itulah pentingnya kepala daerah perlu belajar dulu perundang undangan dan peraturan yang berlaku untuk seorang kepala daerah," ujar netizen lainnya.
TERPOPULER