Infografis
Izin operasi tambang yang diperluas sejak 2020 kini telah mencakup lebih dari 22.000 hektare.
Ekspansi tambang ini ditentang banyak pihak karena dinilai mengancam ekosistem laut, terumbu karang, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari pariwisata dan perikanan.
Organisasi masyarakat adat, aktivis lingkungan, serta pelaku pariwisata lokal secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap keberadaan tambang.
Mereka mengkhawatirkan dampak sedimentasi, pencemaran air, dan kerusakan karang akibat aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan.
![Kemenerian ESDM dinilai tidak tegas karena hanya menghentikan operasi tambang milik anak usahan BUMN di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat sementara operasi perusahaan lain, termasuk milik investor China masih berjalan. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/07/39520-tambang-nikel-di-pulau-gag-raja-ampat.jpg)
Isu ini pun telah mendapat perhatian Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan merilis laporan terkait buruknya tata kelola pariwisata di Raja Ampat, termasuk potensi konflik antara kepentingan tambang, konservasi, dan masyarakat lokal.
Meski Mahkamah Konstitusi pada Maret 2024 lalu telah memperkuat larangan aktivitas tambang di pulau-pulau kecil, izin di Pulau Gag belum juga dicabut, membuat banyak pihak mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kelestarian Raja Ampat yang telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark sejak 2023.
