Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi mengkritik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM karena dinilai tebang pilih menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bambang menuding Kementerian yang dipimpin politikus Bahlil Lahadalia hanya memberikan tindakan tegas pada perusahaan BUMN, tetapi perusahaan asing masih bebas beroperasi di kawasan Warisan Dunia Unesco tersebut.
Menurut Bambang Kementerian ESDM hanya menghentikan operasi PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam. Sementara tiga perusahaan lainnya masih bebas berusaha.
![Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung ke Raja Ampat, Papua Barat untuk memeriksa tambang nikel pada Sabtu (7/6/2025). [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/07/91188-bahlil-lahadalia-di-raja-ampat.jpg)
tuding dia, tidak bersikap tegas terhadap tiga perusahaan swasta, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).
Padahal menurut Bambang ketiga perusahaan itu, justru menjadi perusak utama kawasan konservasi pariwisata, Raja Ampat. Termasuk PT ASP yang diduga milik investor asal China.
"Yang kami lihat saat ini, hanya PT Gag Nikel yang ditindak, sementara tiga perusahaan swasta yang lebih parah tidak disentuh sama sekali,” ujar Bambang lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Sabtu, 7Juni 2025.
![Pulau Gag di Raja Ampat, Papua Barat yang menjadi lokasi tambang nikel PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/07/40465-pulau-gag-raja-ampat-tambang-nikel.jpg)
Dia menuturkan, berdasarkan informasi yang diterima Komisi XII DPR dari Kementerian Lingkungan Hidup, PT ASP ASP, perusahaan asal Tiongkok, telah terindikasi melakukan pelanggaran pidana. Pasalnya, perusahaan itu menyebabkan pencemaran dan merusak ekosistem laut di wilayah operasinya.
PT KSM diketahui telah membuka lahan sejak 2023 dan mulai menambang pada 2024. Konsesi tambang yang dikelolah perusahaan itu berada sangat dekat dengan dengan kawasan konservasi Raja Ampat, sehingga berisiko besar terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
Kemudian, PT MRP baru memulai pengeboran di 10 titik, namun menurutnya, belum memiliki izin lingkungan yang sah. Aktivitas ini menurut Bambang tetap tergolong pelanggaran karena dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Tuding Ada Pihak Asing pada Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat
Dia pun menyayangkan PT Gag Nikel—yang merupakan anak usaha BUMN PT Antam—yang ditindak oleh pemerintah melalui penghentian sementara operasional.
"Padahal, menurut informasi Kementerian Lingkungan Hidup yang disampaikan ke Komisi XII, PT Gag hanya melakukan pelanggaran minor dan dikenai kewajiban melakukan perbaikan terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan dan juga wilayah operasinya agak jauh dari kawasan wisata Raja Ampat," ujarnya.
Selain itu, informasi yang diterima Komisi XII DPR, izin PT GAG adalah ijin kontrak karya. Sementara izin tiga perusahaan swasta itu hanya izin pemerintah setempat. Dijelaskannya, secara derajat perizinan, berbeda jauh antara Kontrak Karya dengan ijin dari pemerintah daerah.
"Bahkan infonya PT KSM ijinnya diterbitkan oleh Bupati, dan Kontrak Karya PT GAG sudah terbit sebelum kabupaten Raja Ampat terbentuk. Tiga perusahaan swasta ini adalah perusak Raja Ampat. Diamnya negara terhadap mereka adalah bentuk pembiaran terhadap kehancuran ekosistem yang menjadi warisan dunia,” tegas Bambang.
Untuk itu, mereka dari Komisi XII DPR, bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan meninjau ketiga lokasi perusahaan itu untuk melakukan pemeriksaan lapangan. DPR katanya tidak akan tinggal diam.
"Raja Ampat bukan milik investor. Ini milik bangsa,” pungkasnya.
