Suara.com - Kang Dedi Mulyadi alias KDM membicarakan tunggakan iuran BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang nilainya fantastis, yaitu Rp334 miliar.
Melalui akun Instagram pribadinya, Gubernur Jawa Barat tersebut berpendapat pemerintahan sebelumnya kemungkinan lupa menganggarkan.
"Tunggakan pembayaran BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya 334 miliar lebih," ungkap Dedi Mulyadi dalam video unggahannya pada Jumat, 20 Juni 2025.
"Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain," sambungnya.
Tak lepas tangan, Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2024 hingga 2029 berjanji akan membayarnya melalui perubahan anggaran APBD.
"Saya sudah meminta kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan di APBD perubahan sehingga pada tahun ini kita bisa membayarnya," tegas Dedi Mulyadi.
Namun memasukkan anggaran sebesar Rp334 miliar tidak mudah dan memiliki konsekuensi.
Menurut Dedi Mulyadi, ia dan pihak-pihak berwenang harus menghapus anggaran belanja yang tidak penting dan bersifat pemborosan.
"Belanja-belanja yang dianggap tidak penting, yang sifatnya pemborosan, harus dihapuskan dan kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," terang Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Sering Bikin Konten, Dedi Mulyadi Ngaku Gaptek: Saya Nggak Ngerti Cara Upload
Lantas apa anggaran belanja yang tidak penting dan bersifat pemborosan tersebut?
Yang pasti, kebutuhan dasar masyarakat harus didahulukan menurut Dedi Mulyadi.
Di antaranya sarana dan prasana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, listrik, air bersih, serta kesehatan masyarakat.
"Yuk para bupati, wali kota, sama-sama kita anggarkan di anggaran perubahan agar seluruh rakyat Jawa Barat di seluruh daerah bisa menikmati jaminan layanan kesehatan dari pemerintah," ajak Dedi Mulyadi.
"Kita tinggalkan belanja yang tidak penting. Kita utamakan layanan kita terhadap masyarakat," lanjutnya.
Pemborosan anggaran seperti rapat di hotel kemudian disinggung Dedi Mulyadi agar mulai dikurangi oleh pemerintah kabupaten/kota.
