Suara.com - Musisi Baskara Putra, yang juga dikenal dengan nama panggung Hindia, mengguncang media sosial dengan sebuah pernyataan keras yang ditujukan kepada pihak-pihak yang menyangkal terjadinya pemerkosaan massal dalam Kerusuhan Mei 1998.
Pernyataan menohok ini diunggah melalui akun X pribadinya, @wordfangs, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Melalui cuitannya, pentolan grup .Feast itu meluapkan amarahnya dengan kalimat yang lugas dan tanpa basa-basi.
"Semoga mereka semua yang menyangkal cerita pemerkosaan massal di Kerusuhan 98 kelak terbakar di api neraka paling dalam," tulis Baskara, yang versi aslinya memakai Bahasa Inggris.
Cuitan yang diunggah pada pukul 1:50 dini hari tersebut langsung viral, menyedot perhatian publik dengan cepat.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 320 ribu kali, mendapatkan 10.8 ribu reposts, dan 23.7 ribu likes, menunjukkan betapa resonansinya kuat di kalangan warganet.
Pernyataan keras Baskara ini diduga kuat merupakan respons terhadap polemik belakangan ini, terutama setelah Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon bersuara.
Beberapa waktu lalu, Fadli Zon secara terbuka mempertanyakan bukti autentik dari para korban pemerkosaan dalam Kerusuhan 98, yang memicu kemarahan dan kekecewaan dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis HAM dan pegiat sejarah.
Meski di sisi lain, isu pemerkosaan massal tersebut memang menghadapi tantangan pembuktian yang kompleks hingga hari ini.
Komika dan kreator konten Pandji Pragiwaksono pernah mengulas bagaimana Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie pasca-kerusuhan mengalami kesulitan.
Menurut ceritanya, dari 54 aduan yang masuk, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan secara hukum.
Seluruh laporan tersebut akhirnya mandek di Kejaksaan Agung RI dengan alasan data yang disertakan dalam setiap laporan tidak cukup lengkap untuk ditindaklanjuti ke proses hukum.
Namun, kendala pembuktian ini tidak serta-merta membenarkan cara para pejabat merespons isu tersebut.
Banyak pihak, termasuk Pandji, menyoroti minimnya empati dari para pemangku kebijakan.
Sikap yang mempertanyakan validitas penderitaan korban dianggap melukai kembali trauma kolektif, terlepas dari apakah kasusnya bisa naik ke pengadilan atau tidak.
TERPOPULER
