Namun dia berharap UU Hak Cipta bisa lebih melindungi semua pihak dalam ekosistem musik, termasuk pelaku pertunjukan seperti dirinya.
Sebagai informasi, kisruh ini bermula dari perseteruan penyanyi dan pencipta lagu tentang royalti dan hak cipta.
Ini lanyaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi.
Sejumlah pasal dalam UU tersebut dinilai multitafsir, terutama terkait izin penggunaan lagu dan tanggung jawab hukum saat lagu dinyanyikan dalam pertunjukan publik.
Ketidakjelasan ini berpotensi menyeret penyanyi ke ranah pidana, padahal mereka hanya tampil atas permintaan penyelenggara acara tanpa niat atau keuntungan dari eksploitasi karya cipta.
![Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir saat memberikan kesaksian dalam sidang uji materi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 22 Juli 2025. [Suara.com/Tiara Rosana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/22/82524-lesti-kejora-dan-sammy-simorangkir.jpg)
Merasa dirugikan, puluhan musisi yang tergabung dalam gerakan Vibrasi Suara Indonesia (VISI) mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Mereka menggugat lima pasal dalam UU Hak Cipta yang dinilai memberi celah kriminalisasi terhadap penyanyi.
Para pemohon, termasuk Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir, berharap Mahkamah memberikan tafsir yang lebih adil dan melindungi posisi penyanyi sebagai pelaku pertunjukan, bukan sebagai pelaku pelanggaran hak cipta.
Baca Juga: Bantah Menghindar, Lesti Kejora Ungkap Alasan Tak Temui Yoni Dores di Rumahnya
