Suara.com - Di tengah hebohnya dugaan plagiarisme dalam film animasi "Merah Putih One For All", sutradara Hanung Bramantyo berbagi pengalaman pahitnya.
Hanung Bramantyo mengaku pernah dituntut Rp15 miliar karena masalah hak cipta yang tidak disengaja dalam film "Habibie & Ainun".
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi sutradara peraih Piala Citra tersebut mengenai pentingnya ketelitian dalam produksi film. Sebuah kelalaian kecil ternyata bisa berakibat fatal dan menelan biaya yang sangat besar.
Hanung Bramantyo bercerita, insiden tersebut bermula dari penggunaan properti map dengan logo sebuah perusahaan nyata dalam salah satu adegan.
"Waktu itu ceritanya saya dari perusahaan baja untuk menyuap Pak Habibie. Nah, suapannya itu ditaruh di sebuah map, map-nya itu map PT," ungkap Hanung di kanal YouTube Kasi Solusi pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Hanung Bramantyo dan timnya mengira bahwa PT yang logonya tertera di map tersebut adalah fiktif. Namun, dugaan mereka salah besar.
"Saya pikir itu PT-nya fiktif, ternyata PT asli," sambungnya.
Akibatnya, perusahaan tersebut melayangkan tuntutan hukum dengan nilai yang fantastis kepada tim produksi film "Habibie & Ainun".
Proses hukum pun bergulir hingga akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi.
Baca Juga: Hanung Bramantyo Bela Film Merah Putih One for All: Bukan Salah Kreatornya!
"Jadi di-sue (dituntut) 15 M. Akhirnya kemudian kita mediasi, tawar-tawar, akhirnya kena 500 juta, udah, kita harus bayar," kenang suami Zaskia Adya Mecca ini.
Meski berhasil menekan angka tuntutan, Hanung tetap harus membayar denda sebesar Rp500 juta dari kantong pribadinya.
"Dari rekening sendiri," ujar sang sutradara.
Pengalaman ini membuat Hanung Bramantyo dan tim produksi menjadi jauh lebih berhati-hati.
Kini, setiap properti yang akan digunakan dalam filmnya harus melalui proses Quality Control (QC) yang ketat untuk menghindari terulangnya kejadian serupa.
"Sejak kejadian Habibie & Ainun, baik saya, Dapur Film maupun MD, itu ada QC," pungkasnya.
