Tugas Komisaris BUMN Cuma Jadi Pengawas? Tsamara Amany Bilang Rangkap Jabatan Sah-Sah Saja

Bagi Tsamara, komisaris merupakan representasi pemegang saham dalam mengawasi jalannya perusahaan.

Karena pemegang saham BUMN adalah pemerintah, maka harus ada perwakilan pemerintah di posisi komisaris.

Hal itu bertujuan memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan arah korporasi.

Namun, penjelasan Tsamara tersebut justru menuai banyak cibiran dari warganet.

Beberapa warganet menilai posisi komisaris seharusnya diisi oleh orang yang berpengalaman di bidang terkait.

"Karena itulah posisi komisaris itu harus dipegang oleh orang-orang yang punya kompetensi di bidang tersebut," komentar salah satu warganet.

Warganet lain menyoroti bahwa komisaris biasanya diisi oleh sosok senior yang memahami industri.

"Bagaimana mau mengawasi jika dia sendiri tidak ada pengalaman di industri itu?" tulis komentar lainnya.

Ada pula warganet yang menyebut bahwa penjelasan Tsamara justru memperlihatkan bahwa tugas komisaris hanya sebatas pengawasan tanpa kerja teknis.

Mereka menganggap posisi tersebut rawan dijadikan jabatan politik dan terkesan sebagai gaji buta.

Sorotan publik semakin tajam karena Tsamara menjabat di usia yang masih relatif muda.

Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, pengalamannya di sektor perkebunan atau BUMN masih dipertanyakan.

Tsamara sendiri diketahui menempuh pendidikan S1 Komunikasi di Universitas Paramadina.

Dia kemudian melanjutkan studi S2 di New York University dengan fokus Public Policy dan Media Studies.

Sebelum diangkat menjadi komisaris, Tsamara dikenal sebagai politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia resmi keluar dari PSI pada April 2022 setelah memutuskan fokus ke bidang lain di luar politik praktis.

Penunjukan dirinya sebagai komisaris PTPN dianggap sebagian pihak sebagai bentuk bagi-bagi jabatan.

Kritik muncul karena posisinya sebagai mantan politikus PSI dinilai tidak berkaitan langsung dengan industri perkebunan.

Meskipun begitu, pendukung Tsamara menilai keberadaannya bisa memberi perspektif baru dalam pengawasan BUMN.

Kontributor : Chusnul Chotimah