Infografis
- Pandji menyebut akar kemarahan rakyat berasal dari kebijakan efisiensi, yang menurutnya diwariskan sejak era Presiden Jokowi dan kini diteruskan oleh Presiden Prabowo.
- Efisiensi yang dijalankan justru membebani rakyat kecil, seperti pemotongan anggaran daerah dan kenaikan PBB, sementara pejabat tetap menikmati tunjangan besar.
- Pandji menekankan bahwa efisiensi harusnya menyasar kalangan atas, bukan rakyat kecil, dan mendesak pejabat untuk lebih peka terhadap kondisi rakyat.
Suara.com - Pandji Pragiwaksono menyampaikan pendapatnya soal beberapa alasan yang memicu kemarahan rakyat Indonesia belakangan ini hingga berujung demonstrasi.
Menurut Pandji, semua keriuhan ini dasarnya gara-gara sebuah kata yakni efisiensi yang datangnya dari era Pak Jokowi.
Hal ini diungkap sendiri oleh pelawak sekaligus aktivis tersebut di akun YouTube pribadinya yang diunggah kemarin pada Senin, 1 September 2025.
"Menurut keyakinan saya, semua keriuhan yang terjadi di Indonesia belakangan ini dasarnya adalah sebuah kata. Katanya adalah efisiensi. Nah, alasan kenapa efisiensi terjadi mau enggak mau datangnya dari eranya Pak Jokowi," ujar Pandji blak-blakan.
"Mau itu Presiden, mau itu perusahaan, apa yang diwariskan kepada kepemimpinan yang sekarang ada hubungannya dengan kepemimpinan yang lampau, itu mah sudah pasti. Jadi enggak usah sensitif, emang begitu adanya," imbuhnya.
Pandji Pragiwaksono menyebut jika Presiden Prabowo Subianto masuk dalam kondisi pemerintah sedang butuh duit.
Aktor berusia 46 tahun ini terang-terangan bilang kalau salah satu yang menjadi beban adalah IKN, legacy dari Pak Jokowi yang menurut laporan berbagai media tidak jelas nasibnya.
IKN bukanlah proyek murah. Begitu pula program makan bergizi gratis yang diluncurkan Pak Prabowo juga butuh anggaran besar.
Baca Juga: Mangkrak Bertahun-tahun, RUU Perampasan Aset akan Dibahas? Janji Prabowo di Depan Serikat Buruh!
Belum lagi proyek yang lain-lainnya, maka jadilah efisiensi menjadi salah satu solusinya.
"Lalu cara Pak Prabowo untuk mendapatkan duit untuk semua yang beliau inginkan dalam kondisi duit lagi kayak begini karena ada dampak sama kemauannya Pak Jokowi sebelumnya," jelas Pandji.
"Dualah yang jadi solusi, Danantara sama efisiensi. Ya, tapi seperti yang gue bilang tadi di depan, sebenarnya yang jadi kemarahan tuh lebih ke faktor efisiensinya," sambungnya.
Masalahnya, efisiensi yang Pak Prabowo lakukan adalah efisiensi yang mengorbankan rakyat secara langsung.
"Efisiensinya Pak Prabowo korbannya adalah rakyat, terutama rakyat kecil," tegas Pandji Pragiwaksono.
Pemain film Comic 8 ini menyebut bahkan dalam rangka efisiensi Pak Prabowo mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan dana pemerintah yang didistribusi ke daerah.
Lalu kejadianlah salah satunya di Pati di mana bupatinya mengakali dana yang tidak turun karena alasan efisiensi dari pemerintah dengan menaikkan PBB sebesar 250 persen.
Kenaikan PBB ini tentunya memicu amarah rakyat. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya tunjangan-tunjangan yang diterima DPR, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta sebulan.
"Lagi-lagi ini menggambarkan insensitive, disaat rakyatnya lagi susah, dengar wakilnya kayak gitu ya tentu gusar dong," tutur Pandji.
Belum lagi soal adanya anggota DPR yang mengeluh soal jarak jauh dan macet, padahal rakyat setiap hari bergulat dengan hal tersebut.
"Apa yang membuat lo merasa spesial sehingga lo bisa mendapatkan ini semua? Kalau lo bilang ya kan kita bikin undang-undang. That's your job," tegur Pandji.
"Everybody has jobs. I have jobs. Lo mau bilang menjadi anggota DPR membuat lo mulia dan lebih spesial? Enggak," lanjut Pandji geregetan.
Pandji Pragiwaksono menegur kalau anggota DPR tidak boleh merasa sok lebih penting daripada yang lain.
"Jangan merasa lebih penting, jangan merasa lebih spesial daripada yang lain. Menjadi anggota DPR ya adalah sebuah profesi aja," ujarnya.
Menurut pemain film Mendarat Darurat ini, wajar rakyat marah jika wakilnya tidak peduli dan sangat tidak sensitif dalam mengeluarkan pernyataan.
Untuk itulah Pandji berpesan kalau para pejabat, pemerintah, dan aparat tidak bisa lagi bertindak, berlaku, atau berkeputusan seakan-akan rakyat tidak mengerti apa-apa.
Lebih lanjut, artis kelahiran tahun 1979 ini berpendapat boleh-boleh saja ada efisiensi, tetapi dengan catatan jangan merugikan kepentingan rakyat.
"Mulai hari ini semua ucapan, semua tindakan, semua keputusan jangan merugikan rakyat. Lu mau efisiensi? Boleh, patokannya jangan ngerugiin rakyat," tegasnya.
"Itu pegawai honorer bukan itu yang lu pecat. Menteri lu jangan dikasih mobil, emang enggak punya? Semua menteri semua anggota DPR punya mobil punya rumah," tutur Pandji.
Pandji Pragiwaksono beropini kalau orang yang bisa menyisihkan adalah orang yang punya kelebihan.
Jadi yang harus kena efisiensi seharusnya adalah orang yang kaya, jangan rakyat kecil yang jadi korban.
"Kalau misalkan daerah lu enggak dapat duit dari anggaran pemerintah pusat, ya lu kreatif, ya lu berpikir kan lu kepala daerah. Kenapa jadi rakyat lu naikin PBB-nya 250 persen?" cecar Pandji.
"Kalau misalkan rakyat enggak ngerti sehingga menuntut DPR bubar, jangan lu tolol-tololin. Orang yang bisa menyisihkan adalah orang yang punya kelebihan. Itu aja susah banget. Masak enggak bisa?" sindirnya.
Kontributor : Yoeni Syafitri Sekar
