Slank Batal Manggung di Aceh, Ini 5 Kejanggalan Administratif yang Jadi Biang Kerok

Suara.com - Ribuan Slankers, sebutan penggemar band Slank, di Aceh harus menelan kekecewaan pahit.

Panggung megah yang sudah berdiri, lighting yang siap menyala, dan energi Sumpah Pemuda yang membara harus padam seketika.

Konser Slank yang dijadwalkan menggebrak Banda Aceh pada Sabtu, 25 Oktober 2025 batal di menit-menit akhir.

Ini bukanlah karena masalah teknis atau penolakan massa, melainkan drama birokrasi yang penuh kejanggalan.

Perbesar

Berikut adalah lima fakta kunci yang menjadi penyebab utama di balik gagalnya perhelatan akbar ini.

1. Izin  Dicabut Dua Kali Secara Misterius

Jauh sebelum drama di bulan Oktober, konser ini sejatinya direncanakan untuk 17 Agustus 2025.

Panitia mengklaim telah mengantongi surat izin penggunaan lapangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh di bawah kepemimpinan yang lama.

Namun, secara mendadak, izin tersebut dicabut sepihak tanpa alasan hukum yang jelas. Panitia pun terpaksa menunda acara ke 25 Oktober.

Baca Juga: Viral! Suami di Aceh Ceraikan Istri 2 Hari Jelang Dilantik PPPK, Baju Dinas Dibeli dari Jual Cabai

Ironisnya, di bawah kepemimpinan Plt. Kadispora yang baru, sejarah kelam itu terulang kembali, memicu kegagalan untuk kedua kalinya.

2. Tarif Sewa Venue Tiba-Tiba Naik

Meskipun izin untuk tanggal 25 Oktober sudah keluar pada awal bulan, Dispora Aceh tidak pernah memberikan rincian tarif sewa resmi.

Kejutannya datang pada rapat koordinasi di Polda Aceh, 21 Oktober, hanya empat hari sebelum acara.

Dispora tiba-tiba menetapkan tarif sewa sebesar Rp10.000 per meter persegi per hari.

Dengan luas lapangan 14.523 meter persegi, panitia diminta membayar Rp145 juta per hari, atau total lebih dari Rp700 juta untuk lima hari persiapan dan acara.

Angka ini dinilai tidak wajar dan tanpa dasar perhitungan yang transparan.

3. Rekening Tujuan Pembayaran Dipertanyakan

Perbesar

Setelah mematok tarif selangit, Dispora Aceh tak kunjung menerbitkan invoice atau surat penagihan resmi sebagai dasar hukum pembayaran.

Tanpa dokumen legal ini, panitia tidak bisa memproses pembayaran retribusi secara akuntabel.

Kejanggalan semakin besar ketika rekening yang diberikan untuk pembayaran bukanlah rekening resmi Pemerintah Aceh (BPKA), melainkan rekening atas nama "Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh", yang menimbulkan keraguan serius dari sisi transparansi keuangan.

4. Venue Dikunci Sepihak

Ini adalah puncak dari kekisruhan. Saat panitia masih berupaya menegosiasikan tarif dan meminta kejelasan pembayaran, Dispora mengambil tindakan drastis.

Petugas mengunci seluruh akses masuk ke Lapangan Memanah Stadion Harapan Bangsa.

Tragisnya, penguncian ini dilakukan setelah panggung utama, lighting, rigging, dan seluruh perlengkapan produksi senilai ratusan juta rupiah selesai dipasang di dalam venue.

Akibatnya, semua peralatan selamat tersandera di dalam, dan gladi resik yang dijadwalkan pada hari Jumat pun batal total.

5. Upaya Penyelamatan Gagal di Menit Akhir

Dalam situasi darurat, panitia berpacu dengan waktu mencoba memindahkan lokasi ke Taman Budaya Aceh.

Izin lisan dari Kadisbudpar berhasil didapat. Namun, setelah tim teknis melakukan evaluasi, lokasi tersebut dinilai tidak memadai, baik dari segi kapasitas, keamanan, maupun fasilitas untuk menampung acara berskala nasional.

Tepat pukul 23:55 WIB malam sebelum hari-H, dengan berat hati, panitia secara resmi mengumumkan penundaan acara demi keselamatan penonton dan kelayakan teknis, mengakhiri semua harapan untuk menyaksikan Slank, D’Masiv, dan Rafly Kande di panggung Sumpah Pemuda Aceh.