Ariel NOAH Cs Geruduk DPR, Minta Polemik UU Hak Cipta Tak Berlarut-larut

Suara.com - Vokalis Nazril Irham alias Ariel NOAH bersama rekan-rekannya di asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) menyambangi Gedung DPR RI hari ini, Senin, 10 November 2025 untuk menyuarakan keresahan musisi.

Mereka mendesak adanya kepastian hukum yang cepat terkait polemik Undang-Undang Hak Cipta yang telah berdampak langsung pada industri musik nasional.

Ariel, yang kini berusia 44 tahun, memaparkan bahwa di masyarakat telah terjadi perbedaan pendapat dan kebingungan mengenai hak cipta dan perizinan.

Menurutnya, hal ini adalah masalah nyata yang dihadapi para pelaku industri setiap harinya.

"Tadi yang kami sampaikan mungkin lebih apa yang terjadi di masyarakat, jadi ada perbedaan pendapat tentang hak cipta, tentang izin, dan segala macamnya yang terjadi selama beberapa bulan ini," ungkap Ariel.

Vokalis kharismatik itu menekankan urgensi penyelesaian masalah ini karena industri musik terus berjalan tanpa henti.

"Karena di industri musik itu terjadi setiap hari kan ya, setiap hari orang nyanyi dan segala macam. Jadi kami butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu mendapatkan haknya juga," sambungnya.

Menariknya, Ariel menyatakan bahwa VISI tidak serta-merta menuntut revisi total, melainkan kejelasan tafsir agar tidak ada lagi interpretasi ganda dalam aturan tersebut.

"Kalau kami kan seperti yang kita ajukan ke MK, sebenarnya kami tidak ingin merevisi. Cuma bagaimana caranya biar tidak ada double interpretasi lagi, gitu. Itu kira-kira yang nanti mungkin jadi PR, gimana caranya biar itu betul-betul jelas, jadi tidak ada dua tafsir lagi gitu," jelasnya.

Ariel juga mengungkapkan fakta bahwa dampak dari polemik ini sangat konkret, di mana pembayaran royalti kepada musisi sempat ditahan selama dua bulan terakhir.

"Ya secepatnya, karena kan selama 2 bulan terakhir itu di-hold dulu tuh semua royalti kan," tuturnya.

Saat ini, para musisi menempuh dua jalur sekaligus, yaitu mendorong revisi legislasi di DPR dan perbaikan teknis pelaksanaan di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

VISI juga telah secara resmi menyerahkan berkas rekomendasi kepada DPR untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang.

"Ada, ada beberapa kita tadi sudah terangkan. Sudah disampaikan semua tadi," pungkas Ariel.