- Prilly Latuconsina menyampaikan permohonan maaf terbuka pada 3 Februari 2026 atas kontroversi fitur "Open to Work" di LinkedIn miliknya.
- Aktris tersebut mengklarifikasi bahwa niat fitur itu adalah pengembangan diri, bukan merebut kesempatan kerja orang lain.
- Akun LinkedIn Prilly sempat tidak dapat diakses karena lonjakan aktivitas tinggi, bukan karena sengaja dihapus untuk menghindari kritik.
Banyak pihak menduga akun tersebut sengaja dihapus untuk menghindari komentar miring, namun Prilly membantahnya.
"Hal tersebut di luar kendaliku. Karena saat itu akun LinkedIn-ku mengalami lonjakan aktivitas yang sangat tinggi dan akhirnya sampai saat ini belum bisa dibuka dan sekarang dalam proses pemulihan," imbuhnya.
Meski telah meminta maaf, pantauan di media sosial menunjukkan bahwa opini publik masih terbelah.
Sebagian mengapresiasi keberaniannya meminta maaf, sementara sebagian lainnya tetap menganggap skema pemasaran tersebut melampaui batas sensitivitas sosial di tengah lesunya kondisi lapangan kerja saat ini.
Sebagai informasi, persoalan ini bermula pada 25 Januari 2026, ketika Prilly memasang lencana hijau "Open to Work" di profil LinkedIn-nya. Momen ini bertepatan dengan pengumuman mundurnya dia dari Sinemaku Pictures.
Kala itu, publik dibuat kagum karena sang aktris mengaku ingin keluar dari zona nyaman dan melamar pekerjaan sebagai offline sales.
Respons publik sangat masif. Akun LinkedIn-nya dibanjiri lebih dari 30.000 permintaan koneksi dalam waktu singkat.
Namun, kekaguman itu berubah menjadi kemarahan saat Prilly terlihat melakukan aksi promosi sebagai tenaga penjual untuk sebuah merek pasta gigi di sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi pada 30 Januari 2026.
Warganet merasa "kena prank" dan menuding tindakan tersebut sebagai gimmick yang tone-deaf.
Baca Juga: Prilly Latuconsina Mendadak Mundur dari Sinemaku Pictures, Ada Apa?
Kritik pedas mengalir karena status "Open to Work" dianggap sebagai simbol perjuangan bagi banyak orang yang sedang kesulitan mencari kerja atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mempermainkan fitur tersebut untuk kepentingan iklan dinilai telah mencederai empati publik.
