REGIONAL:
- Gubernur Bali Wayan Koster merespons pertanyaan warga mengenai lapangan pekerjaan dengan menyuruhnya diam dan meninggalkan lokasi.
- Video respons singkat tersebut viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi serta perdebatan di kalangan warganet.
- Warganet menyoroti dan mengkritik sikap pejabat publik tersebut karena dinilai tidak mencerminkan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Suara.com - Video yang memperlihatkan Gubernur Bali Wayan Koster merespons pertanyaan warga terkait lapangan pekerjaan tengah viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, Koster terlihat memberikan jawaban singkat dan bernada tegas kepada seorang pria yang menyampaikan pertanyaan.
Pria tersebut awalnya meminta tanggapan Koster sebagai pemangku jabatan di Bali mengenai upaya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Bapak izin pak, apa tanggapan bapak sebagai pemangku jabatan di Bali untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?” ujar pria tersebut dalam video yang beredar.
Namun, Koster kemudian terdengar menjawab, “Diam kamu.”
Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Koster terlihat menunjuk ke arah pria yang bertanya sebelum kemudian berjalan meninggalkan lokasi.
Potongan video itu pun menyebar luas dan memunculkan beragam reaksi dari warganet.
Sebagian mempertanyakan cara pejabat publik merespons warga yang menyampaikan aspirasi, sementara lainnya memberikan komentar bernada sindiran.
Netizen Soroti Sikap Wayan Koster
Kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi tanggapan warganet.
Ada yang menilai respons Koster tidak mencerminkan komunikasi yang seharusnya dibangun antara pejabat dan masyarakat.
“Digaji rakyat, lupa sama rakyat,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Komentar lain bahkan menyebut ucapan “Diam kamu” berpotensi menjadi bahan meme.
Sebagian warganet juga menyindir Koster dengan mengaitkan respons tersebut dengan kemungkinan kontestasi politik pada masa mendatang.
“Kalau nanti nyalon lagi, terus lagi kampanye, kasih balik kata-katanya. ‘Diam kamu Pak’,” tulis pengguna lainnya.
Tak sedikit pula komentar yang mempertanyakan posisi pejabat sebagai pelayan masyarakat.
Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi mengenai bagaimana pejabat publik seharusnya menerima pertanyaan dan keluhan dari warga.
