SUARA GARUT - Usai menggelar Audiensi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Ketum FGHNLPSI Heti Kustrianingsih menyebutkan hingga saat ini Pemda setempat belum mengajukan usulan formasi 2023.
Padahal pengajuan usulan formasi seleksi guru ASN PPPK telah berakhir 30 April yang lalu.
Kabar tersebut sontak mengejutkan kalangan guru yang telah lulus passing grade saat mengikuti seleksi ASN PPPK 2021-2022.
Menurut Heti Kustrianingsih dikutip garut.suara.com dari JPNN pada Kamis, (18/05/2023), BKD Banten belum mendapatkan persetujuan Gubernur.
Sementara itu, Heti menjelaskan di Banten sendiri masih terdapat sekitar 2 ribuan P-1 tersisa 2021-2022.
Ironisnya kata Heti, tidak satupun formasi yang diajukan daerah Banten tahun 2023 ini.
Dikutip dari JPNN, menurut Heti, Pemda Banten masih ragu dengan pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK 2023.
"Pemda khawatir jika mengusulkan seluruh P1 yang tersisa, berdampak besar pada keuangan daerah. ujarnya.
Pemda kata Heti takut gaji PPPK tidak di trasnfer pusat, sehingga pihak mereka butuh penegasan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Masyarakat Ikut Kawal Kejanggalan Harta Pejabat Melalui LHKPN, KPK: Kami Sangat Berterima Kasih!
Akan tetapi anehnya kata Heti, Pemda Banten masih mampu membeli mobil ambulance seharga 900 juta rupiah.
Kabar tersebut tentu membuat guru honorer P-1 sakit hati, karena dalam waktu yang tidak sulit mampu membeli mobil ambulance yang harnya cukup mahal.
Sebaliknya memperjuangkan kesejahteraan guru honorer membutuhkan waktu panjang.
Padahal menurut Heti, guru P-1 merupakan masalah yang jadi utang negara untuk segera dituntaskan.
"Andai pemerintah mengutamakan guru lulus PG, dituntaskan semua, tentu tidak akan ada lagi P1," tandasnya.
Mereka kata Heti sudah mengikuti tes berkali-kali , lulus berulang-ulang, tetapi gagal terus menerus akibat kebijakan yang selalu berubah.
