SUARA GARUT - Guru lulus Passing Grades (PG), yang masuk prioritas satu (P-1) di Kabupaten Lampung Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD, pada Senin (22/05/2023).
GLPG PPPK wilayah Lampung Selatan itu mengaku kecewa, atas ajuan formasi PPPK guru 2023 oleh Pemkab sebanyak 120 formasi.
Pasalnya, jumlah itu tidak bisa mengakomodir guru lulus passing grade secara menyeluruh yakni sebanyak 727 formasi.
Dalam orasinya perwakilan guru PG bernama Suhari meminta agar ada penambahan kuota sebanyak 607 formasi tenaga guru dalam seleksi ASN PPPK 2023.
"Kami meminta formasi diubah menjadi 727, dari semula hanya 120 orang, sesuai dengan sisa guru lulus PG tahun 2021," kata Suhari, dikutip dari lampos.co.
Hal itu kata Suhari, sesuai amanat yang tertuang dalam PermenPAN RB, Nomor 20 tahun 2022, yang menyatakan guru lulus PG 2021 sebagai prioritas satu tanpa tes.
Dikutip garut.suara.com, dari halaman lampungpos, pada Senin, (22/05/2023), kehadiran mereka diterima dua orang anggota DPRD masing-masing Andi Apriyanto (PKS), dan Jenggis Khan Haikal (Demokrat).
Sementara itu, Anggota DPRD Jenggis Khan Haikal menyebutkan pihaknya siap memperjuangkan aspirasi para guru yang telah lulus PG tersebut.
"Kita upayakan agar DAU bisa datang ke Lampung Selatan," kata Jenggis.
Baca Juga: Kerjasama dengan UTP Malaysia, Syamsuar: Semoga Anak Riau Bisa Langsung Bekerja di Petronas
Ditempat yang sama, Aggota DPRD lainya dari PKS, Andi Apriyanto menjekaskan anggaran di APBD telah di ketuk palu, sebelum PMK Nomor 212 tahun 2022 terbit.
Menurutnya, jika PMK.212 tahun 2022 turun sebelum diketuk palu, tentu pihaknya bisa mengunci anggaran untuk PPPK tenaga guru.
Meski begitu serupa dengan Jenggis Andi Apriyantopun bersedia membantu memperjuangkan aspirasi para guru lulus PG di Lamsel.
Usai diterima perwakilan Anggota DPRD, para pengunjuk rasa melanjutkan mendatangi kantor Bupati Lampung Selatan.
Di kantor Bupati mereka diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Eka Riantinawati, beserta Plt.Kaidsdik Asep Jamhur.
"Kami akan berangkat Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023, untuk memperjuangkan aspirasi para guru honorer, agar jumlahnya bisa ditingkatkan dari sebelumnya," pungkasnya. (*)