SUARA GARUT - Tunjangan khusus guru pedalaman mengalami perampingan dari jumlah yang sebelumnya diterima dari pemerintah pusat.
Perangpingan jumlah anggaran tunjangan khusus guru pedalaman tersebut, karena terdampak dari terbatasnya dana trasnfer yang dierima dari Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek.
Sebelumnya tenaga pengajar SD dan SMP daerah pedalaman Kabupaten Nunukan sempat mempertanyakan hilangnya dana tunjangan khusus tersebut.
Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum Sastra dan Perizinan Disdik Nunukan Asnawi menjelaskan, hal tersebut terjadi akibat adanya keterbatasan dana trasnfer pusat.
Menurut Asnawi, dikutip dari koran kaltara, imbas dari dana trasnfer pusat terbatas, tidak sesuai dengan jumlah guru yang diajukan daerah.
"Imbasnya, ada kebijakan melakukan perampingan terhadap penerima," kata Asnawi dikutip garut.suara.com dari halaman koran Kaltara.
Namun meski begitu, kata Asnawi Disdik Nunukan berusaha kuota maksimal jumlah guru diusulkan sebagai yang berhak menerima dana tersebut.
"Karena dana trasnfer yang diterima tidak terlalu besar, kebijakan perampingan harus ditempuh," kata Asnawi.
Strategi yang dilakukan Disdik kata Asnaei, melihat lokasi prioritas tempat guru mengajar, pada status keberadaan sekolah paling sangat tertinggal.
Cara lain yang juga dilakukan menurut Asnawi dengan menggeser penerima secara bergantian.
"Kebijakan dilakukan secara bergantian, jadi yang belum menerima tahun sebelumnya diberikan dari sekolah lain yang sudah pernah menerima tunjangan khusus," ujarnya.
Meski begitu, Asnawi tidak menampik adanya kelalaian saat input didapodik, yang bersangkutan tidak ter update.
Namun bisa juga karena yang bersangkutan jadi tidak menerima tunjangan khusus karena kinerjanya dinilai tidak memenuhi beban kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun pastinya menurut Asnawi, imbasnya karena keterbatasan dana trasnfer dari pusat menjadi sebab adanya kebijakan perampingan penerima Tunjangan khusus guru pedalaman di Nunukan. (*)
TERPOPULER
