REGIONAL:
SUARA GARUT - Ketidak pastian pemerintah dalam menyelesaikan guru lulus Passing grade (PG), masuk prioritas satu (P1), sempat dirasakan para guru honorer.
Ketidakpastian itu berawal dari kekhawatiran guru PG P1, tidak dapat terakomodir dalam perekrutan PPPK tahun 2023.
Berkenaan dengan itu salah seorang anggota Komisi X DPR RI mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan guru tersisa PG P1.
Hal itu disampaikan, saat digelar RDP Komisi X DPR RI bersama pemerintah, beberapa waktu lalu digedung Nusanatara II Senayan Jakarta.
Dalam membacakan nota kesimpulan hasil RDP, pimpinan Sidang Dede Yusuf meminta para peserta rapat untuk memberikan masukan atas kesimpulan yang dihasilkan dalam RDP.
Masukan tersebut salah satunya datang dari Anita Jacoba, legislator dapil Nusa Tenggara II.
Anita berharap pemerintah dapat memberikan kado terindah untuk guru khususnya PPPK yang telah lulus PG, namun belum mendapat kejelasan kapan mereka mendapatkan penempatan, dihari Kemerdekaan nanti.
Dia berharap pemerintah dapat menentukan waktu, kepastianya kapan, karena menurutnya periode pemerintahan sudah akan berakhir.
"Kita kan sebentar lagi mau merayakan hari kemerdekaan, berikanlah hadiah kemerdekaan itu untuk seluruh guru-guru P1 yang sudah lulus," ungkap Anita dalam RDP Komisi X DPR RI.
Jadi bukan merdeka belajar, tapi merdeka PPPK, imbuh politisi Demokrat Anita Jacoba.
Menanggapi hal ini, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex deni mengatakan sebenarnya soal kepastian waktu sangat bisa.
Akan tetapi faktanya kata Alex saat dikasih kepastian waktu, formasinya malah belum diusulkan, lantas diperpanjang lagi.
"Faktanya sekarang ada 45 daerah yang tidak mengusulkan, apakah kita mau tinggal," ujar Alex Deni.
Jika kita mau time plane kata Alex bisa saja, dengan konsekwensi ada yang ditinggalkan karena daerah tidak mengusulkan.
Oleh sebab itu, hasil berembuk lintas kementerian, dan internal Kemenpan RB, sepakat untuk memberikan waktu lagi agar usulan formasi bisa maksimal sesuai kebutuhan.
Meski begitu, pimpinan sidang Dede yusuf menyatakan kepastian waktu itu perlu, karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ditempat yang sama, Menteri Nadim menyebutkan sebenarnya kepastian waktu itu sudah harus selesai enam bulan yang lalu.
Namun lagi lagi- Formasi yang masuk belum menyeluruh, masih ada daerah yang belum mengusulkan formasi. (*)
TERPOPULER
