DPRD Kabupaten Garut Tetapkan 6 Raperda Menjadi Perda, Salah satunya Tentang Pajak dan retribusi Daerah

SUARA GARUT - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut menetapkan  6 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). 

Sebelum menyetujui 6 Raperda itu, Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang II Tahun Sidang 2023 melaksanakan terlebih dahulu acara dengar Pendapat/Kata Akhir Fraksi.

Keputusan DPRD yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan DPRD oleh para pimpinan DPRD dan Bupati Garut ini, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jum'at (14/07/2023), dihadiri Sekretaris daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, para anggota DPRD, asda setda, kepala SKPD, dan perwakilan Forkompinda Kabupaten Garut.

Ke 6 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  Garut yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Garut yakni :

1. Rancangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.  Lembaga Keuangan Mikro Garut ;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah ;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan 
5. Rancangan Peraturan Darah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyampaikan nota pengantar bupati dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) itu terdiri dari 8 bab, mulai dari pendahuluan, kerangka ekonomi makromakro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaian, dan diakhiri fehgan bab penutup.

Tujuan rancangan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah tersusunnya kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2024 yang akuntabel, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB sektoral, angka kemiskinan, angka pengangguran, GINI rasio, ketimpangan ekonomi, target IPM dan seterusnya, kemudian terbentuknya asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2024, serta menyusun kebijakan dan strategi pencapaian pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024.

Adapun alur dari proses penyusunan KUA 2024 yaitu dimulai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2024, Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA berdasar RKPD dibantu TAPD, TAPD melaporkan Rancangan KUA ke Kepala Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA ke DPRD paling lambat minggu kedua Bulan Juli, Pembahasan TAPD bersama Badan Anggaran DPRD, Nota Kesepakatan KUA PPAS 2024 paling lambat minggu kedua Bulan Agustus, Kepala Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA SKPD paling lambat diterbitkan 1 minggu setelah KUA PPAS disepakati, RKA SKPD, diserahkan ke PPKD, Rancangan APBD 2024, hingga akhirnya menjadi APBD 2024.(*)