Suara.com - Evaluasi setahun operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak hanya menyisakan ketidakpuasan dari peserta terkait dengan pelayanan yang diberikan provider fasilitas kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas.
Para penyedia layanan kesehatan atau provider mengaku kesulitan untuk bertahan dengan tarif CBG (Case Base Group) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Inilah yang menyebabkan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dinilai kurang memuaskan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dr Wasista Budiwaluyo pada acara Evaluasi Akhir Tahun JKN dan Prospeknya di 2015 di Jakarta, Kamis, (18/12/2014).
Menurutnya, penentuan tarif yang terlalu rendah oleh Kemenkes membuat pihak rumah sakit mencari cara untuk tetap mengambil untung dari peserta BPJS yang menerima pelayanan kesehatan. Salah satu contohnya yakni, dengan meniadakan obat-obat yang cenderung mahal hingga memilih kasus yang dirasa menguntungkan.
"Sebagian Rumah Sakit Swasta cenderung memilih kasus yang menguntungkan. Jika pasien didiagnosis harus diberi perawatan lanjutan yang mahal, lalu mereka merasa rugi, pasien ini akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi," ujar Wasista.
Akibatnya, rujukan dari rumah sakit lain pun membludak di beberapa rumah sakit pemerintah atau Pemda yang cenderung pasrah menerima lonjakan pasien dari peserta BPJS. Hal ini yang memicu lambatnya penanganan di beberapa Rumah Sakit yang menjadi langganan rujukan hingga pasien pun ada yang tidak tertolong.
Wasista berharap pemerintah dalam hal ini Kemenkes dan BPJS mengevaluasi kembali sistem rujukan berjenjang agar pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS bisa ditingkatkan.
TERPOPULER
