Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuding Kementerian Kesehatan melindungi kepentingan industri pembalut di Indonesia.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya menegaskan, bahwa sebagai bahan beracun dan iritatif tentu ada batas maksimum penggunaan klorin dalam pembalut sehingga bisa dinyatakan aman.
"Ironisnya Kemenkes justru menyatakan pembalut berklorin itu aman, tanpa batas aman sedikitpun. Aneh bin Ajaib! Ini menandakan bahwa Kemenkes terlalu melindungi kepentingan industrii dan abai terhadap kesehatan konsumen sebagai pengguna pembalut," kata Tulus, Kamis (9/7/2015).
Tak hanya itu, Tulus juga mengungkapkan, temuan YLKI terhadap pembalut berklorin untuk mendukung regulasi yang dibuat oleh Kemenkes yakni, Permenkes No. 42 tahun 1996 tentang pengamanan dan pengawasan bahan berbahaya, salah satunya klorin.
Tulus juga menyebut, pernyataan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yang menegaskan klorin beracun jika ditelan disebutnya sebagai tak konsisten, sebab di Permenkes tidak disebutkan secara detil larangan penggunaan klorin secara umum.
"Jadi pernyataan Kemenkes bahwa klorin aman itu justru bertentangan dengan regulasi yang dibuat Kemenkes sendiri. Kemenkes tidak konsisten dan menabrak aturan yang dibuatnya," pungkas Tulus.
Saat ini, pembalut nyaris menjadi kebutuhan pokok bagi perempuan. Menurut data dari YLKI, dari sekitar 118 juta perempuan di Indonesia, 67 juta di antaranya masih mengalami menstruasi sehingga diperkirakan tak kurang dari 1,4 miliar pembalut digunakan per bulannya.
Temuan YLKI terhadap terhadap sembilan merek pembalut dan tujuh pantyliner yang positif mengandung zat kimia klorin yang disebut-sebut bisa memicu iritasi hingga kanker sontak membuat masyarakat, khususnya kaum hawa resah.
