Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersikukuh menolak dicanangkannya program studi kedokteran baru setara spesialis yakni Dokter Layanan Primer (DLP).
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Dr. dr. Oetama Marsis SpOG, mengatakan bahwa kehadiran prodi baru DLP justru hanya memboroskan anggaran.
"IDI menolak Dokter Layanan Primer. Kalau buat program studi baru berdasarkan asumsi habiskan anggaran sebaiknya dibatalkan. Karena di negara lain pun tidak ada satu negara di dunia yg memiliki gelar DLP atau primary care physician," ujarnya pada temu media di Kantor PB IDI, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Prof Marsis menilai bahwa dokter layanan primer belum dibutuhkan di Indonesia. Bahkan hasil riset BPJS Kesehatan pun mengungkap bahwa 80 persen penyakit dapat dilayani di fasilitas pelayanan primer oleh dokter umum.
"Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah ketidakcukupan dokter dan dokter spesialis serta distribusinya yang belum merata. Jadi, yang harus kita lakukan sebenarnya meningkatkan kualitas lulusan dokter dan memperbaiki distribusi kesehatan antar wilayah yang sangat jomplang," tambahnya.
Sementara itu, Dr. Muhammad Akbar, Sp. S (K), Ph.D, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Mendatang menilai, program Dokter Layanan Primer salah sasaran.
Ia berpendapat, daripada menggelontorkam biaya triliunan rupiah untuk menggodok program studi ini, lebih baik para dokter umum ditingkatkan keilmuannya melalui pengembangan pendidikan keprofesian berlanjut (P2KB).
"Jadi, dokter yang telah selesai pendidikan harus meng-update ilmunya melalui P2KB untuk menambah kekurangan kompetensi melalui penyempurnaan kurikulum dokter sesuai masing-masing spesialisnya. Tapi tentu saja hal ini perlu dukungan sarana dan prasarana, diagnostik, serta distribusi yang merata," pungkas Muhammad Akbar.
