Suara.com - Demi mencapai Universal Health Coverage atau kesehatan untuk semua, Kementerian Kesehatan menargetkan 1 Januari 2019 mendatang, semua penduduk Indonesia menjadi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Disampaikan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, ia mendorong BPJS Kesehatan untuk mengupayakan 60 juta masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN hingga akhir tahun ini.
"JKN adalah implementasi untuk mewujudkan akses pelayanan kesehatan ke semua orang tanpa melihat kemampuan finansialnya. Saat ini baru 195,1 juta jiwa masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN, kita dorong sisanya 60 juta jiwa menjadi peserta JKN hingga akhir tahun ini," ujar Menkes Nila di sela-sela seminar Internasional Universal Health Coverage di Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Meski demikian, Menkes Nila mengakui ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mencapai Universal Health Coverage. Pertama, Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau menjadi tantangan tersendiri bagi penduduk di daerah terpencil, pelosok, dan perbatasan (TPP) dalam mengakses pelayanan kesehatan yang merata.
Untuk itu, pihaknya mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah terpencil, pelosok, dan perbatasan yang baru tercapai 110 puskesmas dari target 124 puskesmas.
"Kami akan genjot pembangunan puskesmas di daerah TPP dan menggerakkan tim nusantara sehat lewat penugasan tim atau individu dan penempatan dokter spesialis untuk mengisi FKTP tersebut," ujar Menkes Nila.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. N. Paranietharan, mengatakan bahwa dunia menargetkan lima tahun ke depan satu milyar orang akan mendapat akses kesehatan yang merata. Indonesia, kata dia, bisa turut berkontribusi mewujudkan hal ini jika seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta JKN.
"Yang telah dilakukan Indonesia sudah benar, menempatkan 180 juta orang sebagai peserta JKN, tapi kami harap juga pemerintah meningkatkan kualitas dalam segala layanan. Untuk aspek preventif dan promotif kita bisa meningkatkan aksesbilitas, lalu juga mewujudkan keadilan bagi masyarakat di Papua dan lainnya agar mendapat pelayanan kesehatan yang sama," tandasnya.
