-
Hampir 100 Persen Penduduk Menerima Jaminan Kesehatan, 11 Daerah di Jawa Tengah Raih Universal Health Coverage
Sebanyak 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengahmembuktikan komitmennya untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya
Selengkapnya -
Anggaran Besar, KPK Sebut BPJS Kesehatan Rentan Kecurangan
Namun dengan adanya JKN, kecurangan bergeser pada penyalahgunaan jaminan kesehatan.
Selengkapnya -
BPJS Kesehatan Mantapkan Kualitas Layanan Rumah Sakit di Bantul
RSUD Panembahan Senopati Bantul telah melaksanakan indikator komitmen terhadap kerja sama.
Selengkapnya -
Kemenkes Ubah Skema Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan Jadi Kelas Rawat Inap Standar, Apa Saja Fasilitasnya?
Tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 bagi masyarakat yang menggunakan skema layanan Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.
Selengkapnya -
Dinkes Kulon Progo Diminta Permudah Masyarakat Akses JKN Penerima PBI
Ia mengatakan, kendala di lapangan banyak.
Selengkapnya -
Ingat! Besaran Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Sejak 21 September 2022
Mulai Juli 2022, 5 rumah sakit tersebut tidak lagi memiliki kelas dengan iuran BPJS 1, 2 dan 3 untuk menikmati layanan tersebut.
Selengkapnya -
Tenaga Keperawatan Unjuk Rasa di Depan Rumah Sakit Jiwa Kendari
Dalam askinya menuntut diberikannya hak uang jasa Jaminan Kesehatan Nasional yang belum diberikan selama 9 bulan.
Selengkapnya -
Ketentuan Mengurus SIM Harus Memiliki BPJS Segera Diberlakukan, Polri Siapkan Layanan untuk Mempermudah Para Pemohon
Pihak Kepolisian akan fasilitasi layanan BPJS Kesehatan di Satpas.
Selengkapnya -
Bantu 50 Ribu Warga Tak Mampu Bayar Premi JKN, Kulon Progo Siapkan Rp23 Miliar
Warga tidak mampu yang ingin mendapat bantuan premi JKN dari pemerintah daerah harus menyerahkan SKTM dari lurah ke Dinas Sosial.
Selengkapnya -
Kuota BPJS Kesehatan Bakal Dipangkas, Orang Miskin Dilarang Sakit
"Saya belum melihat adanya kemauan politik dari pemerintah untuk melindungi (masyarakat)," kata Timboel.
Selengkapnya -
HUT ke-54, BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan Hingga ke Ujung Negeri
Bertambahnya jumlah peserta JKN juga harus diiringi dengan kemudahan akses informasi.
Selengkapnya -
Pemerintah Targetkan 98 Persen Warga Ikut Program JKN-KIS
Per Januari 2022, peserta JKN-KIS baru 86 persen dari penduduk Indonesia, sementara iuran yang sudah terhimpun per data Desember 2021 baru mencapai 97,04 persen.
Selengkapnya -
BPJS Kesehatan Ingatkan Peserta Bayar Iuran Supaya Tak Kena Denda
"Kami terus mengingatkan peserta agar rutin membayar iuran agar menghindari denda saat menjalani rawat inap," kata Fianti.
Selengkapnya -
Terdapat 5,8 Juta Warga Jawa Tengah Belum Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan mencatat 5,8 juta warga Jawa Tengah belum menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Selengkapnya -
Perkuat Layanan Kesehatan Primer, Ini 5 Prioritas Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pelayanan kesehatan primer menjadi prioritas pembangungan kesehatan yang sedang dijalankan.
Selengkapnya -
Bagaimana JKN Bisa Bermanfaat bagi Masyarakat, Ini Penjelasan Kementerian ATR/BPN tentang BPJS Kesehatan
Boleh cari nilai tambah, tapi bukan cari keuntungan.
Selengkapnya -
Jadi Syarat Wajib Bikin SIM, Kemenkes Akui Mutu Layanan BPJS Kesehatan Perlu Diperbaiki
Perlu diketahui, saat ini program BPJS Kesehatan tengah menjadi polemik karena menjadi syarat wajib layanan publik.
Selengkapnya -
Soal Instruksi Presiden, BPN Jateng Tegaskan Tidak Semua Pengurusan Sertifikat Tanah Melampirkan BPJS Kesehatan
BPN Jateng menyebut tidak semua pengurusan sertifikat atau akta tanah diwajibkan melampirkan salinan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan
Selengkapnya -
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM Sampai Beli Tanah, Tanggapan Ojek Online di Bogor: Kami Terbebani
Apalagi, seiring dengan pemberlakuan putusan tersebut maka per tanggal 1 Maret 2022 pemerintah mewajibkan lampiran keanggotaan BPJS Kesehatan.
Selengkapnya -
Masyarakat yang Mengurus Tanah Harus Punya BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Kementerian ATR/BPN
Pemerintah membuat aturan baru untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Salah satunya menambahkan syarat untuk pengurusan lahan atau tanah
Selengkapnya