Dukung Ibu Menyusui, Ini Hal yang Wajib Diperhatikan Setiap Kantor

Suara.com - Keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil riset kesehatan dasar 2018 yang menunjukkan baru sekitar 37.3 persen cakupan pemberian ASI eksklusif. Pada populasi pekerja perempuan, hasil survei Departemen IKK FKUI 2015 menyebut cakupan ASI eksklusif jauh lebih rendah yaitu sekitar 19 persen.

"Kebijakan cuti melahirkan yang hanya tiga bulan serta dukungan laktasi yang kurang memadai di tempat kerja diyakini menjadi faktor penyebabnya," ujar Dr Ray Wagiu Basrowi, MKK dalam Promosi Doktor di FKUI, Selasa (15/1/2019).

Padahal, sambung Dr Ray, ASI eksklusif merupakan indikator kesehatan yang sangat penting, tidak hanya bagi bayi dan ibu, tetapi juga untuk status kesehatan bangsa. Menurut dia, meski sudah ada peraturan pemerintah untuk menyukseskan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja, namun penerapannya belum efektif di perusahaan dan pabrik karena berbagai alasan.

"Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan tidak maksimal mendukung program laktasi pekerja karena selain khawatir mengganggu produktivitas pekerja, juga hingga kini belum ada keseragaman data manfaat dukungan laktasi dan panduan praktis tentang model pendekatan dan penerapannya di lingkungan kerja," imbuh dia.

Dalam penelitiannya untuk mendapat gelar Doktor, Ray mendesain Model Promosi Laktasi yang terbukti efektif meningkatkan perilaku laktasi dan keberhasilan cakupan pemberian ASI eksklusif pekerja perempuan yang kembali dari cuti melahirkan hingga 54 persen. Angka ini tentu saja jauh lebih tinggi dibanding angka cakupan ASI eksklusif nasional.

"Model Promosi Laktasi ini dibuat dengan Metode Delphi melalui kesepakatan ahli dan mengidentifikasi tujuh komponen utama dukungan laktasi di tempat kerja," ujar Dr Ray.

Tujuh komponen yang bisa diterapkan perusahaan demi menyukseskan pemberian ASI eksklusif ini antara lain kebijakan waktu kerja fleksibel untuk pekerja yang menyusui, fasilitas ruang laktasi yang khusus dan tidak multifungsi, metode edukasi dengan pendekatan melalui pemanfaatan media sosial serta optimalisasi peran konselor laktasi okupasi dan dokter di perusahaan.

Pendekatan seperti ini menurut Dr Ray belum tercakup dalam peraturan pemerintah dan belum pernah diterapkan di Indonesia.

"Setelah diujicobakan melalui metode cluster randomized controlled trial di tingkat perusahaan perkantoran dan pabrik, model ini terbukti efektif mencapai cakupan ASI eksklusif sebesar 54 persen serta mampu meningkatkan hingga 27 kali lebih besar perilaku laktasi yang baik di kalangan pekerja perempuan," imbuh dia.

Selain itu dari sisi produktivitas, Dr Ray juga menemukan peningkatan kehadiran pekerja perempuan yang tengah menyusui yakni sebesar 87 persen dan peningkatan target kinerja sebesar 94 persen.

"Ini berbeda kelompok pekerja yang tidak mendapatkan intervensi model ini, angka ASI eksklusif nya sangat rendah yaitu hanya 6 persen, tingkat kehadiran 6 persen lebih rendah dan tingkat pencapaian target kerja 12 persen lebih rendah. Jadi sebenarnya mendukung pemberian ASI eksklusif tidak merugikan perusahaan," tandas dia. 

Itulah hal yang wajib diperhatikan setiap kantor untuk mendukung program ASI eksklusif kepada ibu menyusui.