Suara.com - Makanan Tinggi Gula, Garam, dan Lemak Bakal Kena Cukai? Ini Kata Kemenkes
Asupan gula, garam, dan lemak (GGL) yang berlebih masih menjadi salah satu masalah dalam gaya hidup sehat di Indonesia.
Beruntung kini pemerintah sudah mulai membuat aturan kadar GGL dalam informasi bahan di makanan kemasan dan cepat saji. Bahkan, kabar selanjutnya Kemenkes bekerjasama dengan Kemenkeu memberlakukan aturan ini dalam bea cukai.
"Rokok sudah ada cukainya, di gula kita juga nantinya ada cukai. Mereka yang produksi minuman macem-macem melebihi standar kena cukai, dengan demikian dia harus dipaksa memformulasi kandungannya," ujar dr. Asik Surya, MPPM, selaku perwakilan Kementerian Kesehatan RI, dalam acara Philips Thought Leadership Forum di Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019)
Saat kemasan tidak reformulasi atau diubah kandungannya maka cenderung akan membahayakan. Dr. Asik kemudian mencontohkan di Thailand terdapat minuman soft drink yang bukan hanya less sugar tapi sudah zero sugar alias tanpa gula.
"Dan pemerintah sendiri, berkewajiban regulasi itu (aturan kemasan gula), tinggal masyarakat juga merupakan pendidikan, tapi industrinya juga dilakukan," tutur Dr. Asik.
Memang diakui dr. Asik perang GGL ini bukan hanya pada makanan kemasan, tapi juga jajanan dipinggir jalan atau pedagang kaki lima (PKL). Tapi kata dia, saat ini yang paling mudah diatur ialah pangan olahannya, dan tidak menutup kemungkinan kedepan para PKL ini akan di atur.
Dr. Asik mengatakan memang tidak mudah selama puluhan tahun terbiasa mengonsumsi makanan manis dan asin, lalu tiba-tiba harus dikurangi, pasti rasanya sangat berbeda. Jadi sudah seharusnya tuh, anggapan-anggapan atau pepatah makanan hambar tanpa garam dihempaskan.
"Tapi kita harus mulai, puluhan tahun ada rasa, nggak mudah terbiasa manis, kurang manis nggak enak. Makanan tanpa garam jadi pepatah kita, melihat teman lebih gendut dianggap makmur, padahal itu tidak sehat alias obesitas, tema itu harus diubah," tutupnya.
TERPOPULER
