Suara.com - Pemerintah Indonesia nampaknya sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk segera melakukan pelonggaran pembatasan terkait dengan pencegahan virus corona.
Sejumlah provinsi kini mulai melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). DKI Jakarta misalnya, kini tengah sedang dalam masa transisi memasuki new normal.
Menurut Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Dr Zubairi Djoerban, keputusan untuk masuk ke new normal, sebaiknya memang mesti mempertimbangkan sejumlah indikator berdasarkan dengan basis data.
Lantas, kapan idealnya suatu negara, dalam konteks ini, Indonesia siap untuk melakukan new normal?
"Pertama itu bila peningkatan jumlah kasus makin berkurang melandai, itu harus," ujar Zubairi dalam tayangan Youtube Dreya Communication, Jumat, (5/6/2020)
Ia mengatakan bahwa untuk saat ini Indonesia masih sangat jauh agar kasus bisa melandai.
"Saat ini ktia tidak hanya medeteksi yang baru terinfeksi, namun juga yang sudah terinfeksi minggu lalu tapi belum terdiagnosis," kata Zubairi.
Indikator lainnya ialah apabila angka kematian turun drastis beberapa hari berturut-turut, baik yang positif maupun dengan protokol Pasien Dalam Pemantauan (PDP).
"Lalu kapan idealnya dilonggarkan, kalau rumah sakit tidak penuh lagi. Di Jakarta RS rujukan tambah banyak sekali dan reltif agak longgar, sedangkan di Surabaya beberapa RS masih penuh bahkan tidak bisa menerima tambahan pasien lagi," ujar Zubairi.
Baca Juga: PSBB Transisi, Sejumlah Protokol Kesehatan di Transjakarta Masih Berlaku
Selanjutnya, PSBB bisa dilonggarkan jika tes masih sudah dikerjakan. Saat ini, menurut Zubairi Indonesia memang telah melakukan tes secara masif. Namun, hal itu dinilai masih belum cukup.
"Kita sudah luar biasa banyak tapi penduduk kita juga banyak ini masih tidak cukup. Idealnya beberapa ribu per 1 juta penduduk kita masih 1000an sedangkan Singapura 50.000 (penduduk) dan Amerika Serikat 45.000 (penduduk)," ujar dia.
Selanjutnya, ia juga mengingatkan untuk terus wasapada terhadap gelombang kedua, dan juga belajar belajar dari pengalaman negara yang berhasil dan gagal.
"Lalu R value atau R number berapa satu orang yang bisa menularkan, Kalau di bawah satu PSBB bisa dilonggarkan,"kata Zubairi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, juga menambahkan bahwa sebaiknya keputusan yang diambil terkait pelonggaran memang berdasarkan dengan pendekatan sains dan juga dari pendapat ahli.
"Jangan di politisir sehingga langkah-langkah dipertimbangkan itu teknis kesehatan dan keselamatan manusia," kata Sudirman Said.
