PPKM Dihapus, Masih Perlu Punya Aplikasi PeduliLindungi Enggak Sih?

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak akhir 2022. Sehingga, aktivitas masyarakat di luar maupun dalam ruangan tidak lagi dibatasi.

Aturan scan barcode aplikasi PeduliLindungi di sejumlah tempat umum juga sudah tidak lagi wajib dilakukan, meski sejumlah tempat umum masih menerapkan aturan tersebut. 

Nantinya, walaupun aturan scan barcode tersebut tidak ada lagi, penggunaan aplikasi PeduliLindungi rupanya akan tetap dilanjutkan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa PeduliLindungi tengah disiapkan menjadi aplikasi pencatat seluruh riwayat kesehatan masyarakat secara individu.

"Nanti PeduliLindungi akan kita transformasikan ke platform Satu Sehat. Di mana teman-teman yang sudah punya tetap bisa pakai, cuma fungsinya bukan cuma buat vaksin sama scanning aja," jelas Menkes Budi dalam konferensi pers virtual lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/1/2023).

Satu Sehat adalah bagian dari platform Satu Data Indonesia yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk mendata seluruh sistem pemerintahan dalam segala sektor.

Menkes Budi melanjutkan bahwa Satu Sehat menjadi platform khusus sektor kesehatan di mana di dalamnya termasuk aplikasi PeduliLindungi.

Harapannya, PeduliLindungi bisa menjadi aplikasi untuk mencatat jadwal imunisasi anak maupun riwayat pengecekan kesehatan hingga pembelian obat.

"Bisa tahu imunisasi yang anak kita sudah pakai apa. Kemudian kalau kita cek darah di laboratorium misalnya, masuk datanya ke situ. Kita general check up di rumah sakit juga masuk. Bukan hanya datanya, tapi sampai ke image, video ct scan masuk. Kalau kita beli obat di apotik masuk. Kalau kita pakai smartwatch masuk. Sehingga terintegrasi dan jadi milik induvidu. Sekarang kan masih milik fasilitas kesehatan," tuturnya.

"Sehingga kalau sakit bisa share ke dokter. Dokternya bisa lihat lima tahun terakhir record seperti apa. Jadi dokternya akan jauh lebih cepat tahu. Dan ini bisa digunakan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, untuk memahami kesehatan populasi di level kecamatan, level desa, level kabupaten/kota, sehingga intervensi lebih pas, spesifik, berbasis data, efektif dan efiaien," jelas Menkes Budi.

Ia meminta, seluruh rumah sakit, puskeskas, klinik, apotik, hingga laboratorium harus sudah bisa terintegrasi dengan platform Satu Sehat pada akhir 2023.