REGIONAL:
Meskipun belum melarang BPA, setidaknya kebijakan terbaru BPOM adalah langkah awal baik yang patut diapresiasi. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
“Pro dan kontra pasti ada. Ini adalah hal yang wajar. Kewajiban kita adalah bagaimana memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Kalau bahaya katakan bahaya, tanpa harus ditutupi,” tegasnya.
Hal serupa juga diutarakan oleh pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MSc.Eng. Ia menyampaikan bahwa proses distribusi mempengaruhi pencemaran senyawa BPA.
Contohnya terkait bagaimana kemasan polikarbonat diperlakukan. Hal ini dapat memicu pencemaran senyawa BPA dari kemasan polikarbonat ke dalam produk air minum.
"Ibaratnya, polimer seperti untaian kalung. Satu mata rantai dari kalung tersebut di antaranya adalah BPA. Pada saat digunakan, akan sangat mungkin tali tersebut ada yang copot, sehingga menimbulkan permasalahan," jelas Prof. Chalid.
Prof. Chalid mengingatkan, ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya leaching atau peluruhan BPA dalam kemasan polikarbonat ke dalam air minum di dalamnya.
Sejumlah faktor ini di antaranya paparan cahaya matahari dalam proses distribusi dan suhu tinggi. Kemudian juga proses pencucian terus menerus yang tidak tepat, lalu digunakan kembali.
Hal ini sejalan dengan pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi air minum berkemasan polikarbonat periode 2021-2022. Hasilnya, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari standar BPOM sebesar 0,6 ppm.
Kadar BPA meningkat pesat hingga 4,58 persen. Begitu pula dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.
TERPOPULER
