- Perubahan iklim dan fenomena El Nino pada 2026 mempercepat siklus hidup nyamuk Aedes aegypti serta meningkatkan risiko penyebaran DBD di Indonesia.
- Kemenkes RI mengimbau masyarakat menerapkan 3M Plus dan vaksinasi untuk menekan beban ekonomi DBD yang mencapai Rp9 triliun pada 2024.
- PT Takeda menyelenggarakan edukasi "ABCD Land" di Jakarta pada Juni 2026 guna meningkatkan kesadaran publik dalam pencegahan DBD secara menyeluruh.
Suara.com - Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi ancaman kesehatan yang serius di Indonesia. Kini, risikonya semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi.
Fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dengan intensitas sedang hingga kuat pada 2026 turut memicu kekhawatiran akan meningkatnya penyebaran dengue di berbagai daerah.
Perubahan suhu dan pola curah hujan ternyata berpengaruh besar terhadap siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebab DBD. Suhu yang lebih hangat dapat mempercepat perkembangan nyamuk dari telur hingga dewasa, sekaligus mempercepat replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk.
Di sisi lain, curah hujan yang tidak menentu menciptakan lebih banyak tempat perkembangbiakan, baik melalui genangan air saat hujan deras maupun wadah penampungan air ketika musim kering.
Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine, MKM, mengatakan perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai.
"Perubahan iklim dan pola cuaca yang semakin tidak menentu berpotensi meningkatkan risiko penyebaran DBD. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah pencegahan sejak dini," ujarnya.
Menurut dr. Prima, pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian dengue melalui pendekatan komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus, hingga pemanfaatan inovasi pencegahan yang tersedia, termasuk vaksinasi.
"Kami juga mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga sektor swasta," tambahnya.
Ancaman DBD bukan sekadar persoalan kesehatan. Sebuah studi terbaru dari Universitas Gadjah Mada memperkirakan total beban ekonomi akibat DBD di Indonesia mencapai hampir Rp9 triliun pada 2024.
Biaya tersebut mencakup pembiayaan layanan kesehatan, pengeluaran langsung pasien, hingga hilangnya pendapatan selama masa sakit.
DBD juga tidak hanya menyerang anak-anak. Data Kementerian Kesehatan per Januari 2026 menunjukkan bahwa kematian akibat DBD paling banyak terjadi pada kelompok usia 5–14 tahun, yakni mencapai 41 persen dari total kematian akibat DBD pada 2025.
Sementara itu, kelompok usia 15–44 tahun menjadi penyumbang kasus terbanyak, yakni 42 persen dari total kasus pada tahun yang sama.
Ketua Satgas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K), mengingatkan bahwa masih banyak orang tua menganggap DBD sebagai penyakit musiman.
"Padahal, risiko penularan dapat terjadi kapan saja, dan pada sebagian kasus dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa, termasuk syok dengue yang memerlukan penanganan segera," jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya perlindungan yang menyeluruh.