Indotnesia - Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Jumat (1/7/2022). Berdasarkan sidang isbat yang dilakukan pada Rabu (29/6/2022), ketetapan tersebut juga menentukan tanggal Idul Adha 2022 yang akan berlangsung pada Minggu (10/7/2022).
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan pers sidang isbat di Jakarta, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan rukyatul hilal di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Dari 86 titik di 34 provinsi pemantauan hilal, tak ada satupun yang melaporkan telah melihat hilal,” ungkap Zainut, dikutip dari Suara.com.
Berdasarkan hasil pemaparan Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada posisi antara 0 derajat 52 menit hingga 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat.
Oleh karena itu, posisi tersebut tidak masuk kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menyebut dalam menentukan awal bulan, parameter elongasi minimal harus berada pada 6,4 derajat dan fisis gangguan cahaya syafak (cahaya senja) yang dinyatakan dengan parameter ketinggian minimum 3 derajat.
Beda dengan Muhammadiyah
Sementara itu, dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Dzulhijjah dimulai lebih awal, yaitu pada Kamis (30/6/2022).
Sedangkan hari raya Idul Adha jatuh pada Sabtu (9/7/2022). Lewat akun Twitter resminya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah I Abdul Mu’ti mengatakan bahwa penetapan Idul Adha 1443 H tersebut sesuai dengan hisab hakiki wujudul hilal.
Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, potensi penetapan tanggal hari besar keagamaan yang berbeda sendiri seharusnya masih dianggap wajar. Ia menjelaskan, hal tersebut memang bisa terjadi karena belum tersedianya kalender hijriah internasional yang bersifat global hingga mencakup banyak kawasan.
"Baik sama maupun mungkin beda itu ya kami harapkan untuk tidak menjadi masalah karena kita selama ini selama belum punya kalender hijriah internasional yang bersifat global. Itu memang di banyak kawasan itu akan sering berbeda," jelas Haedar, dikutip dari Suara.com.
Lebih lanjut, Muhammadiyah mengimbau kepada aparatur semua tingkatan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kebebasan dan jaminan pelaksanaan ibadah bagi umat Muslim yang melaksanakan shalat Idul Adha berbeda dengan pemerintah.
TERPOPULER
