Izinnya Dicabut Kemensos, Ini Indikasi Pelanggaran ACT

Indotnesia - Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin pengumpulan uang dan barang (PUB) dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) per 5 Juli 2022. Hal itu, lantaran adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh yayasan kemanusiaan itu.

Seperti diketahui, sebelumnya Majalah Tempo membuka data tentang besaran gaji dan fasilitas yang diterima oleh para petinggi ACT dengan jumlah fantastis. Padahal, ACT merupakan pengelola dana donasi publik sebagai bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, data yang ada membuat resah publik dan memunculkan kecurigaan terhadap yayasan-yayasan sejenisnya. Bahkan penyelewengan ACT memunculkan tagar Aksi Cepat Tilep.

Menanggapi hal itu, pemerintah pun bergegas merespons dengan melakukan pencabutan izin PUB. 

Melansir dari Suara.com, Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022.

Keputusan itu juga telah ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Selasa, 5 Juli 2022, di Jakarta Selatan.

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Muhadjir dikutip dari Suara.com.

Effendi menyebutkan, jika mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980  Pasal 6 Ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yaitu pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Namun, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Presiden ACT, Ibnu Khajar pada Selasa (6/7/2022) bahwa dari hasil sumbangan pihaknya mengambil rata-rata 13,7% untuk dana operasional. Angka tersebut tentu saja tidak sesuai batas maksimum dan melanggar aturan.

Sementara uang dan barang yang terkumpul khususnya PUB Bencana akan disalurkan kepada masyarakat tanpa adanya potongan biaya operasional. 

Selain itu, Muhajjir juga menegaskan sebagai bentuk respon pemerintah pihaknya akan menyisir izin-izin dari yayasan kemanusiaan lainnya untuk mengantisipasi adanya penyelewengan.