Indotnesia - Sejumlah mahasiswa menarik permohonan uji materi UU Ibu Kota Negara (IKN) di diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, mahasiswa Hukum Universitas Lampung (Unila) tersebut ketahuan memalsukan tanda tangan.
Ketika sidang kedua dilaksanakan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang saat itu memimpin persidangan merasakan adanya kejanggalan tanda tangan pada surat yang diajukan pemohon.
“Ada beberapa hal yang perlu saya minta konfirmasi. Ini Saudara tanda tangannya betul atau tanda tangan palsu ini? Kalau kita lihat, tanda tangan ini mencurigakan, bukan tanda tangan asli dari Para Pemohon,” ujar Arief kepada para Pemohon dikutip dari laman resmi MKRI pada Rabu (13/7/2022).
Awalnya para pemohon tetap mengatakan tanda tangga itu asli. Namun, Arief menegaskan akan memproses pada pihak kepolisian jika ketahuan memalsukan tanda tangan.
Kemudian, salah satu pemohon bernama Hurriyah Ainaa Mardiyah meminta maaf dan mengakui bahwa dari enam pemohon, dua di antaranya tidak mau menandatangani permohonan tersebut.
“Baik Yang Mulia, izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf, karena tidak semuanya tanda tangan sama dengan yang ada di KTP. Tanda tangan Dea Karisna dan Nanda Trisua itu memang sebenarnya sudah dengan atas kesepakatan dari yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan tidak sedang berada bersama kami saat perbaikan permohonan tersebut. Begitu, Yang Mulia,” jelas Hurriyah.
Setelah itu, panel hakim memberikan pilihan untuk mencabut surat permohonan itu terlebih dahulu lalu mengajukan kembali atau dilanjutkan dengan mengurus ke polisi. Para pemohon pun akhirnya menarik permohonan itu.
Saksi Pemalsuan Tanda Tangan
Mungkin ini bukan kali pertama pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh mahasiswa atau bahkan orang lain. Tanda tangan sering dianggap enteng hingga banyak orang berani memalsukannya. Padahal, memalsukan tanda tangan juga bisa disebut sebagai pemalsuan surat dan dapat dikenai sanksi.
Sementara, tanda tangan adalah tanda lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).
Jika merujuk pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memalsukan surat-surat dapat dikenai hukuman penjara 6 tahun. Untuk lebih jelasnya, berikut isi pasal tersebut.
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”
Oleh karena itu, pemalsuan dalam kasus tersebut dapat menyebabkan kerugian dan bisa dikenakan sanksi serupa.
TERPOPULER
