Indotnesia - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi soal rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu pertalite dan solar. Dalam tanggapannya, dia meminta pemerintah untuk turut berhemat agar anggaran tidak berat.
Hal itu, disampaikan Susi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Rabu (24/8/2022). Dia mengusulkan agar pemerintah membubarkan lembaga-lembaga atau komisi pemerintahan yang tidak diperlukan agar anggaran tidak berat.
“Penghematan juga perlu dilakukan institusi pemerintah, supaya anggaran tidak berat. Bubarkan lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya,” tulisnya.
Dia juga menyarankan agar beberapa departemen pemerintahan dimerger untuk mengurangi beban anggaran. Misalnya, merger Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) disatukan menjadi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu).
“Bila perlu departemen di merge. Kejagung dan Kemenkumham, Disperindag dan Industri dijadikan Direktorat Daglu,” lanjutnya.
Selain pengurangan lembaga atau instansi pemerintahan, Susi juga mengusulkan agar Pegawai Negeri Sipil dikurangi hingga 30% dalam dua tahun ke depan.
“PNS dikurangi 30% dalam dua tahun ke depan, mulai 1, 2, 3 dan staf,” katanya.
Menurutnya, jika bagian kementerian bisa berkurang minimal 4 sampai 5 kementerian, maka pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahunnya.
Baca Juga: Soal Harga Telur, Ikatan Pedagang: Mendag Jangan Keluarkan Pernyataan Bikin Gaduh
“Kementerian dimerge bisa berkurang minimal 4 sampai 5 kementerian. Pemerintah bisa hemat minimal Rp40 triliun per tahun. Berkurang orang, berkurang anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa berjalan,” kata Susi.
Sebagai penutup dalam utasnya tersebut, Susi mengajak semua termasuk pemerintah untuk mulai berhemat.
Menurutnya, harga kebutuhan sehari-hari akan terus meningkat dan daya beli akan terus menurun. Sementara, penghematan instansi bisa dialihkan untuk bantuan pada masyarakat.
