Suara Joglo - Akhir-akhir ini menyeruak kabar tentang isu reshufle kabinet menjelang akhir-akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Bahkan survei Charta Politika menyebut sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Ia mengaku sampai heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
Soal isu reshuffle ini ditanggapi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kemarin, Senin (26/12/2022). Saat itu presiden meninjau pengembangan Stasiun Manggarai Tahap I. Usai peninjauan itu presiden pun ditanya wartawan soal reshuffle.
Saat itu presiden nampak senyum-senyum saja ketika dicecar pertanyaan soal reshuffle. Pertanyaan-pertanyaan wartawan ini salah satunya kepastian reshuffle, kisi-kisi menteri apakah termasuk Kemen LHK.
Pada akhirnya Jokowi memberikan jawaban pendek. "Clue-nya, iya," katanya sambil tertawa, lantas berlalu.
DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pernah bicara secara terang-terangan bahwa, ada dua menteri asal NasDem yang mesti dievaluasi kinerjanya yakni, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Namun agaknya usulan Djarot bukanlah keputusan partai. Menurut Deddy Sitorus, Anggota DPR Fraksi PDIP, usulan reshuffle terhadap dua nama menteri asal NasDem bukan merupakan rekomendasi dari partai Megawati.
"Saya kira PDIP tidak akan merekomendasikan pergantian kabinet ya, karena kita tahu itu hak prerogatif presiden dan kami tahu presiden selalu mengevaluasi waktu ke waktu pencapaian dari para menteri," ujar Deddy dalam tayangan YouTube KOMPASTV dikutip Selasa, (27/12/2022).
Baca Juga: Ketua KPK 'Tantang Balik' Menko Luhut, Minta Anak Buahnya Tidak Ragu Lakukan OTT
Yang terjadi di balik layar soal sinyal reshuffle, kata Deddy, pemimpin negara tersebut bertanya soal kinerja-kinerja semua menteri kepada menteri koalisi. "Jadi diukur dari kinerja para menteri," ujarnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan PAN tetap fokus membantu Presiden RI Joko Widodo melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada partai tersebut di tengah isu perombakan kabinet (reshuffle).
Menurut dia, bersikap pasif terkait dengan isu reshuffle dan semua pihak tidak perlu mendesak serta mendorong Presiden melakukan perombakan kabinet.
"Kalau ada permintaan dari kader PAN, baru kami mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, kami hanya bisa menunggu keputusan politik Presiden," kata Saleh di Jakarta, Selasa.
Saleh menilai perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Karena secara konstitusional, Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan para pembantunya.
