Suata Joglo - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini memang beragam. Pengurusnya kader multipartai. Ada yang kader PKB, PDIP, Golkar dan PPP. Namun mereka bukan pengurus harian partai, hanya kader semata.
Meskipun begitu, menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti, termasuk Pilpres, politisi NU dilarang membawa-bawa lembaga NU. Kampanye juga dilarang membawa bendera NU, termasuk tidak boleh di kantor NU.
Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Keragaman backgroud politik ini memang benar-benar terasa di PBNU. Gus Yahya sendiri misalnya, terang-terangan mengaku kader PKB.
Ia lantas menyebut Nusron Wahid sebagai kader Golkar. Kemudian anggota DPR dari PDIP Nasyirul Falah. Berikutnya aktivis PPP Choirul Saleh Rasyid.
Pengakuan itu dia sampaikan saat silaturahmi dengan pengurus anak cabang dan ranting NU Cabang Jember dan Kencong, di Aula PB Sudirman, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (10/1/2023).
Yahya mengatakan, semua kader NU boleh berpolitik. Tapi intinya tidak boleh memakai lembaga NU.
"Kampanye partai jangan bawa-bawa NU, jangan bawa-bawa lembaga NU. Jangan di kantor NU, jangan bawa bendera NU untuk kampanye partai. Selebihnya terserah," katanya.
"Sampeyan (Anda) mau ikut partai mana saja terserah. Nanti kalau PBNU butuh titip, ya nanti kita ngomong titip. Sekarang kan belum. Nitip masak nggak boleh. Tapi tidak boleh pakai lembaga: apakah itu kantor, bendera, simbol-simbol NU, jangan," kata Yahya.
Menurut Gus Yahya, hal ini sudah jadi skema yang jelas dalam organisasi NU. Misalnya, kata dia, tidak boleh pengurus harian NU merangkap jadi pengurus harian partai politik.
"Jelas to iki? Tapi kalau pengurus harian NU aktivis partai, boleh. Anggota DPR jadi pengurus NU, boleh. Asal bukan pengurus harian di partai. Itu saja. Jelas to ini," kata Yahya.
Makanya tidak masalah kalau dalam kepengurusan PBNU ada anggota atau kader partai politik. "Tidak apa-apa. Boleh. Ada yang PKB, Yahya Cholil Staquf (dirinya sendiri)," katanya.
"Saya bukan pengurus harian kok. Tidak masalah. Jadi NU ya NU, partai ya partai. Tidak dicampur-campur. Nanti kalau saya ikut nitip, nanti saya ngomong. Kan saya yang nitip, bukan PBNU," kata Yahya, disambut tepuk tangan meriah.
Usai acara, kepada wartawan, Gus Yahya menegaskan kembali sikap tersebut. "Terserah. Orang bebas mau ikut partai politik mana saja. Memilih bebas. Yang penting negara selamat. Jangan sampai menciptakan ancaman terhadap keselamatan negara," katanya.
TERPOPULER
