Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memanggil enam partai politik pro pemerintah ke Istana Negara. Hal itu menjadi sorotan menyusul timbul pro dan kontra.
Enam parpol yang dikumpulkan dan datang ke Istana Negara antara lain Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketum PPP Mardiono.
Namun satu Partai yang tak hadir datang adalan NasDem.
Perkumpulan tersebut menjadi sorotan bagi Partai Demokrat, Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa hal itu tak etis terlihat di masyarakat.
Jika memang berniat hanya berkumpul dilakukan di luar Istana Negara, menyusul lokasi tersebut adalah lambang negara tempat pimpinan tertinggi dan bawahannya.
"Kalau Istana itu kan tempat presiden dan bawahannya. Sementara Ketua Umum Partai kan bukan bawahan. Jadi enggak etis mempertontonkan itu ke orang banyak apalagi masyarakat," ujar dia dikutip dari Suara.com, Rabu (3/5/2023).
Sejauh ini memang tidak ada peraturan tertulis yang melarang presiden untuk mengundang hingga mengumpulkan siapa saja di Istana Negara. Namun memanggil para Ketum Parpol, kurang etis hanya untuk tempat berkumpul.
"Kalau mau nongkrong, kumpul ya bisa di rumah. Di tempat yang tak mengandung unsur negara. Mau di kafe, rumah ketua partai lain, kan banyak," terang dia.
Ia justru mendukung jika parpol-parpol tersebut berkumpul seperti yang dilakukan di Kantor DPP PAN. Di mana Jokowi juga bertemu para ketum parpol di lokasi yang tak terikat dengan fasilitas negara itu.
Baca Juga: Bagaimana Hukum Menyemir Rambut dalam Islam? Ini Penjelasan Buya Yahya
Andi tak mau ambil pusing terkati tujuan berkumpulnya enam parpol tersebut bersama Presiden Jokowi. Tapi dia menyayangkan seharusnya tempat seperti Istana tak dijadikan tempat berkumpul.
"Itu kan hak mereka jika memang ingin berkonsolidasi antar partai. Tapi tempatnya itu yang disoroti," ujar dia.
