Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengapresiasi sikap politik Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) potensial.
Menurut Said, Presiden Jokowi tidak melarang NasDem untuk mengambil langkah politik tersebut.
"Saya pikir Pak Jokowi memahami batasan demokrasi dan hak serta kewenangan setiap partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden," ungkap dia, Senin (8/5/2023).
Said menolak mengomentari pernyataan Denny Indrayana, seorang Guru Besar Hukum Tata Negara, yang menyebut Jokowi terlibat aktif dan ikut campur dalam koalisi dan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Said dengan tegas menyatakan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.
Sebelumnya, pada hari Selasa malam (2/5/2023), Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk berdiskusi mengenai situasi politik di Tanah Air.
Jokowi menegaskan bahwa langkah politiknya tersebut bukanlah campur tangan dalam isu politik menjelang Pemilu 2024, melainkan merupakan diskusi.
Sebagai pejabat politik, Jokowi menganggap wajar mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengan dirinya di Istana Merdeka.
Jokowi juga menekankan bahwa proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 merupakan wewenang partai politik atau gabungan partai politik.
Baca Juga: Respon PDIP Terhadap Isu Renggangnya Presiden Jokowi dengan Surya Paloh
Namun, sebagai pejabat publik dan politikus, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi di Istana Merdeka. [ANTARA]
