Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Nyarwi Ahmad menyebut sikap cawe-cawe Presiden Jokowi untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur, dan adil perlu diapresiasi.
"Niatan baik presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu," ujar Nyarwi dalam keterangan tertulis Humas UGM di Yogyakarta, Rabu.
Bagi Nyarwi, keinginan Presiden Jokowi agar pesta demokrasi 2024 dapat berlangsung secara demokratis dan jurdil merupakan hal yang wajar.
Komitmen Presiden Jokowi untuk menghormati dan menerima pilihan rakyat, ujar dia, menunjukkan bahwa presiden masih berkomitmen kuat untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
Ia menyadari komitmen semacam itu dalam beberapa tahun terakhir diragukan oleh banyak kalangan.
Sebagai kepala negara, lanjut Nyarwi, Presiden Jokowi memiliki sumber daya memadai untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia agar naik kelas.
Dia menilai jebakan-jebakan yang mengarah pada regresi atau penurunan demokrasi di sejumlah negara demokrasi beberapa tahun terakhir bisa terjadi di Indonesia.
Karena itu, selain memastikan Pemilu 2024 berlangsung jurdil, Presiden Jokowi diharapkan menggunakan sumber daya kekuasaan yang dimiliki untuk menyelamatkan Indonesia dari jebakan tersebut.
"Jika hal ini mampu diwujudkan tentu akan menjadi 'legacy' luar biasa dari Presiden Jokowi di periode kedua masa jabatannya," ucap Nyarwi.
Sekali lagi, kata Nyarwi, adalah wajar jika Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara menginginkan agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa mewariskan residu polarisasi atau konflik sosial di masyarakat dan semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil.
Bahkan, dalam beberapa pernyataan Jokowi berharap agar pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas, tidak menjadi korban hoaks, serta kampanye hitam, termasuk yang menggunakan "artificial intelligence" (AI) yang membahayakan.
"Saya kira itu perlu diapresiasi. Sangat tepat juga jika Presiden menyatakan akan selalu menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Presiden tentu tidak ingin meninggalkan warisan yang tidak baik di akhir masa jabatannya. Kita tahu, Indonesia merupakan sebuah negara-bangsa yang sangat majemuk. Polarisasi ekstrem dan konflik sosial horizontal yang berbasis isu-isu politik identitas, termasuk agama akan merugikan kita semua," jelasnya.
Para staf dan pembantu presiden, lanjut Nyarwi, perlu membantu Presiden Jokowi merumuskan ukuran atau parameter yang tepat khususnya terkait tiga hal.
Pertama, soal demokrasi seperti apa yang ingin diwariskan oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya. Kedua, polarisasi seperti apa dan dalam dimensi apa saja yang masih dapat dinilai wajar untuk ukuran Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi.
Ketiga, skala polarisasi seperti apa yang nantinya dapat membahayakan keutuhan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa.
TERPOPULER
