Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak tepat mengaitkan urusan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024 dengan Presiden Joko Widodo.
"Kalau dikait-kaitan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya," kata Dasco kepada wartawan di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Hal tersebut, kata Dasco, karena urusan kandidat capres/cawapres merupakan utusan dari gabungan partai politik yang sudah memenuhi persyaratan tiket pencalonan, sebagaimana yang dikatakan Jokowi.
Untuk itu, lanjut dia, posisi presiden dalam urusan tersebut bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai penguat atas kandidat capres/cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024.
Kalau ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari Presiden pada saat ini, menurut dia, itu sah-sah saja. Namun, itu sifatnya tidak mengikat, atau lebih pada penguat calon presiden yang akan bertarung kelak.
Sebelumnya, pada hari Selasa (31/1), Presiden Jokowi meminta agar sejumlah kalangan tidak menghubung-hubungkan urusan kandidat capres/cawapres menjelang Pemilu 2024.
"Kan itu urusannya partai, urusan koalisi. Urusan kandidat capres/cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya dengan Presiden?" kata Jokowi kepada awak media selepas menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-8 PSI di Jakarta.
Jokowi mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak pekerjaan sehingga ada baiknya menghentikan kebiasaan menghubung-hubungkan Istana dengan persoalan capres/cawapres Pemilu 2024.
"Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana, dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjaannya banyak," ujar Jokowi.
Baca Juga: Menilik Betapa Fantastisnya Gaji dan Tunjangan Kepala Otorita IKN, Tiap Bulan Terima Rp172 Juta
Hal itu disampaikan Jokowi sebagai jawaban ketika dikonfirmasi mengenai anggapan yang beredar bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baru-baru ini berkenaan keputusan partai politik itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024. (Antara)
