REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan, usulannya soal penghapusan Pemilihan Gubernur itu akan disampaikan bertahap.
Menurutnya, setelah usulan itu bisa saja nanti jabatan Gubernur ditiadakan.
"Bertahap, Pilgub dulu, jangka pendeknya," kata Cak Imin ditemui di sela-sela acara Ijtima Ulama PKB Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).
Cak Imin mengatakan, diusulkannya Pilgub untuk dihapus, lantaran pemilu yang selama ini digelar di berbagai tingkatan sudah sangat melelahkan.
"Karena melelahkan tiga pilpres, Pilgub, Pilkada, kabupaten/kota cukup atas dan bawah, tengah nggak usah. Atas Pilpres, di bawah itu Pilwalkot, Pilgub nggak usah," tuturnya.
Ia menyampaikan, nantinya kepala daerah yang bisa bersentuhan langsung dengan rakyat, yakni nanti hanya Bupati dan Wali Kota. Menurutnya, kalau pun jabatan Gubernur masih ada, nantinya akan dipilih atau ditunjuk oleh DPRD atau Presiden.
"Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD," tuturnya.
"Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat. Ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabatan gubenur suatu hari mungkin tidak diperlukan," sambungnya.
Penjelasan Sekjen
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid menjelaskan pernyataan Cak Imin yang meminta jabatan Gubernur untuk dihapus. Menurutnya, Cak Imin bukan meminta jabatan Gubernurnya untuk dihapus, melainkan hanya Pemilihan Umum Gubernur atau Pilgubnya.
"(Kita usul) Pilgubnya untuk dihapus bukan jabatannya," kata Hasanuddin ditemui di sela-sela acara Ijtima Ulama PKB Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan kajian sejak lama soal penghapusan Pilgub. Ia menilai jika kekinian Gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka lebih baik kemudian itu dibuat hal yang baru.
"Dibuat hal yang baru yang kira-kira mengefektifkan anggaran mengefektifkan pemerintah dan lain sebagainya. Dan salah satu kajiannya adalah pilkada untuk gubernur tidak perlu," ungkapnya.
Ia mengatakan, dengan dihapusnya Pilgub nantinya jabatan Gubernur bisa dipilih oleh DPRD atau bahkan langsung ditunjuk oleh Presiden.
"Jadi kan kalau kita mau menghapus Pilgub kalau nggak salah kan ketum kita mengatakan hapus Pilgub, hapus pilgub berarti bisa dipilih DPRD, bisa ditunjuk presiden untuk efektivitas anggaran dan agar kemudian karena selama ini yang menjadi ujung tombak kan di bawah itu kan kabupaten kota. Pemerintah pusat dan pemerintah kota," katanya.
TERPOPULER
