REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah partai politik alias parpol menolak keras keputusan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi yang hendak cawe-cawe mempersiapkan kandidat untuk Pilpres 2024 mendatang.
Kini beberapa pimpinan parpol menyayangkan keputusan sang Presiden yang dinilai jauh dari kata netralitas.
Setelah sebelumnya menyangkal, sang Presiden kini mengaku bahwa dirinya bakal cawe-cawe ke sana ke mari mencari kandidat calon presiden yang ia nilai layak untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya.
Sang Presiden berdalih bahwa cawe-cawe merupakan langkah yang terbaik untuk bangsa dan negara yang bisa ia lakukan menjelang selesai masa jabatannya.
"Demi kepentingan bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe," kata sang Presiden di Istana Merdeka, Senin (29/5/2023).
Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya harus turun tangan dan cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis.
Lantas, bagaimana gaduh di tengah para parpol usai sang presiden?
Demokrat: Atas nama demokrasi, cawe-cawe tidak dibenarkan
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi yang berwacana akan cawe-cawe.
Kamhar dalam pernyataannya, Selasa (30/5/2023) menilai Jokowi terlalu berlebihan ketika ia menyatakan dirinya akan cawe-cawe. Kamhar juga tak segan menyebut Jokowi dari awal menunjukkan sikap tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2024.
Kader Demokrat tersebut meniliai apa pun pembelaan yang digunakan oleh Jokowi, atas nama demokrasi, cawe-cawe tak bisa dibenarkan.
Tak tanggung-tanggung, Kamhar juga menegaskan bahwa keputusan yang diambil sang Presiden itu merupakan cerminan ketidakmampuan Jokowi dalam memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju.
Benny K Harman: Jokowi harus netral!
Senada dengan Kamhar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menuntut Jokowi sebagai seorang Presiden RI harus netral dalam menyambut Pilpres 2024 dan cawe-cawe bukan merupakan tindakan yang mencerminkan netralitas.
Benny di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023) kukuh bahwa pihaknya menuntut agar Jokowi netral.
Benny lebih lanjut melarang Jokowi untuk menggunakan aparatur negara dan alat negara yang ada di kendalinya untuk cawe-cawe meski tujuannya adalah demi kepentingan bangsa dan negara.
Tangan kanan Agus Harimurti Yudhoyono ini juga mengingatkan bahwa Jokowi sebagai seorang Presiden harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik lantaran ia bukan kepala petugas partai.
Terlebih, Jokowi merupakan sosok yang punya tugas besar sebagai orang pertama yang menekankan netralitas jelang Pemilu 2024.
Benny menegaskan Jokowi tidak boleh menggunakan alat negara untuk menghalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan sejalan dengan dirinya.
Kontributor : Armand Ilham
TERPOPULER